MADIUN, beritalima.com- Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, bersama beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab, mengunjungi kantor Pusat LKPP di Jakarta, Senin 18 November 2019.
Kunjungan ini, menindalanjuti petunjuk Presiden RI, bahwa kabupaten/kota harus segera memulai pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah pagu anggaran dari kementerian/lembaga ditetapkan atau seteleh rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disetujui oleh DPRD sesuai dengan ketentaun pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, mengatakan, kunjungan ke LKPP hakekatnya rangkaian atau lanjutan dari acara yang telah Pemkab laksanakan, beberapa minggu yang lalu, dengan narasumber dari LKPP.
“Pemkab Madiun telah melakukan pembinaan sekaligus Bimtek kepada pejabat struktural eselon III, para sekertaris, bendaha pengeluaran dan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Madiun,” terang H. Hari Wuryanto.
Sedangkan pembahasan dalam pertemuan ini, yaitu mengenai perencaan pengadaan, probity advice dan implementasi pelayanan hukum, integrasi sistem teknologi informasi pengadaan barang/jasa, swakelola dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa dan pemberdayaan UMKM dalam turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa.
Sementara itu. Kepala LKPP Dr. Ir Roni Dwi Susanto, M.Si, mengatakan, pihaknya sudah mengutus pejabat LKPP yang siap mendampingi
“Memang Presiden RI memberikan instruksi pada saat Rakornas. Untuk setiap kabupaten/kota segera melakukan pengadaan barang/jasa, dengan tujuan dan maksud mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2020, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan pera UMKM dan meningkatkan pelaku usaha nasional. Sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dr Roni.
Turut memdampingi Wakil Bupati diantaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan, Direktur RSUD, Inspektorat, Kabag Hukum dan perwakilan Camat. (Dibyo).
H. Hari Wuryanto (kanan).
