JAKARTA, beritalima.com | Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa sebuah amanah dikatakan sukses dan berhasil bukan diukur pada posisi digenggaman. Tetapi, keberhasilannya dikatakan sukses jika itu sudah dijalankan hingga sampai ke penerimanya. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, menurutnya diperlukan keikhlasan.
“Sebuah jembatan yang baik itu harus punya satu karakter yaitu ikhlas,” ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat bertemu dengan Pimpinan Tribunnews di Jl. Palmerah Selatan no 14 Jakarta, Sabtu (14/3) sore.
Emil Dardak pun menuturkan, Pemprov Jatim perlu memiliki keikhlasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Artinya, Pemprov Jatim akan terus berjuang bukan hanya untuk kepentingan Pemprov Jatim semata. Namun lebih dari itu, Pemprov Jatim akan terus memfasilitasi supaya semua dapat tersampaikan dengan baik yang dari pusat untuk masyarakat di kabupaten/kota ataupun dari masyarakat untuk pemerintah pusat.
Lebih lanjut Emil menuturkan, posisi Pemerintah Provinsi adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Provinsi adalah mampu mengakomodir aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat serta menyampaikan dan memastikan kebijakan pusat benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Action kami adalah kami berusaha membawa pemerintah pusat dan kabupaten ini ketemu, kita menjadi jembatan yang baik buat jalan keduanya,”kata Emil Dardak.
“Dan jembatan yang baik artinya bukan kemudian dia tiba-tiba harus overshadowing yang lain, kita harus bisa menjadi pemersatu dari pusat maupun kabupaten kota,” imbuhnya.
Masih menurut Emil Dardak, terdapat beberapa kewenangan yang tetap harus dijaga dan tidak dicampuradukkan. Misalnya, kebijakan terkait virus corona, meskipun ada beberapa rumah sakit provinsi yang menjadi rujukan tes laboratoriumnya. Akan tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan apakah seseorang positif atau negatif covid-19 adalah pemerintah pusat.
Sebaliknya, ketika ada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai dapat merugikan masyarakat, maka pemerintah provinsi akan terus berupaya menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Namun ia menegaskan, masyarakat perlu tahu bahwa di beberapa permasalahan Pemprov telah berupaya hanya saja pengambil keputusan tetap ada di Pemerintah Pusat.
“Karakter yang dibutuhkan di level provinsi adalah yang membangun solidaritas tadi, bisa memainkan peran untuk aspiratif ke bawah, istiqomah ke atas,” tegasnya.
Selain itu, orang nomor dua di Jatim ini juga menuturkan bahwa ada kewenangan-kewenangan tertentu yang memang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Diantaranya kebijakan untuk pendidikan tingkat SMA/SMK, memediasi pertentangan yang terjadi diantara pemerintah Kabupaten/Kota, memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak. Sehingga masyarakat perlu tahu tidak semua permasalahan di Jawa Timur merupakan kewenangan Pemprov Jatim untuk menyelesaikannya.
“Kita punya respect, ada boundaries yang kita tetapkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, ketika ada indikasi timbulnya konflik horizontal di masyarakat, maka peran Pemprov Jatim adalah mengupayakan agar konflik tersebut tidak terjadi, tidak melebar dan tidak berkepanjangan, serta memperbaiki keadaan.
Sehingga menurutnya masyarakat akan merasakan kehadiran Pemerintah.
“Di sini, kami seninya itu bagaimana kita harus bisa membangun trust atau kepercayaan di masyarakat,” imbuhnya. (*)
