Mataram NTB, Media Berita Lima
Persoalan kesehatan sangat banyak, terlebih di saat pandemi Covid-19 ini menjadi sangat kompleks.
“Oleh karena itu penyelesaiannya harus dari hulu dengan strategi promotif dan preventif dengan gaya hidup sehat”, ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, ketika membuka Workshop Posyandu Keluarga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, di Batujai, Praya, Kamis (12/08).
Dikatakan Wagub, belajar dari pandemi, fasilitas kesehatan tak sanggup menangani kesehatan. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang sumber dayanya membutuhkan waktu disiapkan. Artinya, kata Wagub, tindakan kuratif itu terbatas sehingga dibutuhkan intervensi dari awal.
Bentuk intervensi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga hanya memperkaya konten pelayanan dengan edukasi masalah sosial dan lainnya karena hal tersebut terjadi di masyarakat paling bawah yang justru harus diberikan pemahaman lebih dahulu.
“Begitu juga dengan PR kesehatan seperti stunting, gizi, sanitasi dan masalah sosial lain yang bisa dicegah dari dusun melalui Posyandu Keluarga”, kata Wagub.
Capaian ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik) kabupaten Loteng juga masih dibawah 90 persen. Begitupula dengan angka stunting yang masih tinggi di angka 27, 79 persen dari total 20 ribu kasus berdasarkan data Rembuk Stunting pada Maret lalu.
Wagub mengingatkan, program pemerintah provinsi berbasis desa sejalan dengan 18 indikator SDGs yang menjadi target capaian desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, H Omdah, SKM mengakui, target capaian beberapa indikator kesehatan masih tertinggal begitupula dengan capaian Posyandu Keluarga.
“Data terbaru sudah 60 persen dari 1600 posyandu yang ada. Mungkin belum dimasukkan ke Sistem Informasi Posyandu nanti dicek lagi”, ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi pandemi membuat sangat sulit berkoordinasi karena semua stakeholder sedang fokus penanganan pandemi. Namun demikian, harapan Wagub agar tahun ini Loteng dapat seratus persen Posyandu Keluarga terus diupayakan bersama Pemkab Loteng dan stakeholder lain.
“Karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dikes menyangkut layanan seperti literasi masalah sosial dan lain lain”, jelasnya.(S.km)
