JAKARTA, Beritalima.com– Terjaringnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Wahyu Setiawan dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyuapan merupakan preseden buruk penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, kepala daerah maupun presiden-wakil presiden di Indonesia.
Seperti diberitakan, Wahyu ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (8/1) siang. Kala itu, Wahyu hendak naik pesawat menuju Bangka Belitung untuk menghadiri kegiatan dinas di daerah tersebut.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, tertangkapnya Wahyu dalam operasi senyap lembaga anti rusuah tersebut atas dugaan korupsi merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di tanah air. “Ini sangat kontraproduktif dengan semangat antikorupsi yang digadang-gadang KPU selama ini,” kata Titi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/1).
Karena itu, Titi meminta agar KPU harus lebih ketat mengawasi internal lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi ini. Titi juga meminta agar KPU segera membangun mekanisme hubungan dengan eksternal secara akuntabel dan berintegritas. “KPU harus meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas tata kelola institusi sehingga memungkinkan kontrol publik bisa berjalan optimal,” kata perempuan berhijab ini.
Selain itu, KPU juga harus menjadikan momen penangkapan komisioner itu untuk bersih-bersih total secara internal maupun pola hubungan eksternal. Artinya, KPU mesti kooperatif dengan KPK untuk mengusut kasus tersebut.
Apalagi, banyak godaan menjelang pilkada.
Untuk itu, lanjut Titi, KPU perlu meminta dukungan KPK dalam membangun strategi pencegahan terjadinya penyimpangan ketika pilkada 2020. KPU juga harus mewanti-wanti jajarannya di daerah untuk tidak coba-coba ‘main mata’ dan melakukan praktik koruptif.
Sebab, selain ada ancaman hukuman berat, peistiwa OTT tersebut juga akan semakin meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai institusi demokrasi, anak kandung reformasi, yang dibangun secara susah payah.
“Jadi, KPU harus terbuka dan kooperatif bekerjasama dengan KPK untuk membongkar kasus ini sampai ke dasarnya. Apakah ada keterlibatan pihak lain atau pemainan tunggal saja, ini untuk menunjukkan integritas KPU ke publik juga,” demikian Titi Angsaran Titi.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan pada Rabu siang (8/1/2020) di Bandara Soetta. Saat itu Wahyu disebut akan menaiki pesawat menuju Bangka Belitung, dalam rangka menghadiri sebuah kegiatan.
