JAKARTA, beritalima.com — Pasca Pelaksanaan Pilpres 2019, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membuat pernyataan yang mengemukakan bersama Jokowi-Amin turut mengawal keutuhan bangsa. KSPSI menolak cara-cara inkonstitusional, preman dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas dan perpecahan diantara anak bangsa.
“Kami menolak cara-cara yang tidak mencerminkan demokrasi yang dilakukan oleh segelintir kelompok dan golongan untuk memciderai pelaksanaan Pemilu yang telah berjalan baik. Jika ada kekurangan itu wajar dan bila ada data kecurangan lakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan,” tegas Wakil Ketua Umum KSPSI, HM. Jusuf Rizal menjawab pertanyaan media terkait ajakan gerakan people power sekelompok orang di Jakarta.
Sebagaimana diketahui hasil Quick Qount melalui berbagai lembaga survei pasangan Jokowi-Amin unggul berkisar 55% dan Prabowo-Sandi 45%. Namun pihak Prabowo mengklaim berdasarkan Real Qount internal Prabowo disebutkan memenangkan Pilpres dengan angka 62%. Kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden terpilih dan akan melakukan people power.
Menurut Jusuf Rizal yang juga menjadi Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, semestinya Prabowo menghargai Undang Undang dan otoritas KPU selaku penyelenggara Pemilu. Data Real Qount KPU lah yang harus menjadi acuan menang atau tidaknya sebagai Presiden. Bukan hasil survei sendiri, dan mengumumkan sendiri sebagai Presiden terpilih.
“Kita patut sesalkan cara-cara yang tidak mendidik yang dilakukan oleh para politisi senior karena tidak mencerminkan “kualitasnya” sebagai politisi. Malah terkesan seperti gerombolan yang mengatasnamakan kecurangan untuk melakukan Pressure Politik dan memprovokasi masyarakat dengan menggunakan agama dan kecurangan sebagai tameng. Ini presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia,” tegas pria yang juga kader NU itu.
Menurut Prabowo ada kecurangan dan mereka punya data real qount? Jika memang memiliki data, jawab Jusuf Rizal berarti ikuti ketentuan yang berlaku. Dengan data itu lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang telah disepakati menyelesaikan sengketa Pemilu. Tapi jika dilakukan dengan cara-cara seperti sekarang, itu sama dengan Prabowo melakukan “Kudeta Politik” yang berpotensi memecah belah bangsa.
Karena itu, lanjut pria berdarah Madura-Batak itu, KSPSI bersama Jokowi-Amin mengawal keutuhan bangsa. Kita harus melawan siapapun yang ingin merobek-robek persatuan dan kesatuan. Indonesia milik kita semua termasuk para pekerja dan buruh.
Jika terjadi instabilitas, pekerja dan buruh akan menerima imbasnya. Pekerjaan terganggu dan ini juga berdampak pada masa depan keluarga para pekerja dan buruh.
“Siapapun pemenang Pilpres harusnya bisa bersabar dan menunggu hasil Real Qount KPU. Jangan merasa dirinya lebih dari KPU lantas seenaknya mengumumkan dengan menerabas aturan yang berlaku. Jokowi-Amin menghargai dan sebaiknya Prabowo-Sandi juga menghargainya. Tunggu hasil perhitungan akhir KPU yang akan diumumkan 22 Mei 2019 jika ingin jadi Presiden,” tegasnya.
Pada akhir percakapan Jusuf Rizal juga menghimbau agar Serikat pekerja dan buruh tidak ikut terpancing dan terprovokasi oleh gerakan yang dilakukan kelompok yang disebutnya “Gerombolan Penjahat Politik” yang mengatas namakan demokrasi, kecurangan dan agama. Mau membakar dan meledakkan Jakarta. Para pekerja dan buruh fokus saja bekerja dengan baik selebihnya serahkan kepada aparat penegak hukum. Jika ada kerawanan laporkan kepada yang berwajib.
“KSPSI mendukung TNI dan POLRI menindak tegas siapapun yang ingin membuat kekacauan agar tidak menjalar ketempat lain yang merusak Demokrasi dan NKRI,” tegas Jusuf Rizal. (rr)
