Banyuwangi, beritalima.com – Beredarnya kabar pembantaian warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur juga mengundang respon Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Banyuwangi H. Sugirah.
H. Sugirah memberikan dukungan terhadap Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi dalam pelaksanaan Harkamtibmas karena hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keamanan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wabup H. Sugurah pada Jumat (14/01/2022) saat dihubungi awak media terkait kejadian di Desa Pakel, Licin Banyuwangi.
“Tugas dan tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab dari pihak kepolisian saja namun menjadi tanggungjawab bersama dan semua pihak. untuk warga yang ada di Desa Pakel dan sekitarnya dalam rangka untuk menjaga Kamtibmas untuk sedianya seluruh masyarakat ikut ambil bagian di dalamnya,” ujar Wakil Bupati Banyuwangi.
Sekali lagi H. Sugirah menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Harkamtibmas di Desa Pakel Kecamatan Licin. Kepada wargaasyarakat Desa Pakel dan sekitarnya Wabup minta untuk menahan diri dan meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya provokasi dari pihak yang tidak bertnggungjawab.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa sayaendukung seluruh upaya Harkamtibmas dan penegakkan hukum yang dilalukan oleh Polresta Banyuwangi karena hal.tersebut dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Wabup.
Wabup menambahkan bahwa jika tidak benar kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga di Desa Pakel. Kehadiran polisi disana dalam rangka patroli guna memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat stempat.
“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolresta tadi bahwa kehadiran anggota kepolisian di Pakel dalam rangka melakukan Patroli Harkamtibmas, hal itu sebagai upaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga disana,” tegas Wabup.
Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), H Abdillah Rafsanjani ikut m3mberikan tanggapan tentang kejadian tersebut.
“Ini berlebihan atau terlalu dibesar-besarkan, kalau harus disebut pembantaian. Seharusnya sebelum disebar luaskan, dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” kata Abdillah kepada sejumlah awak media, Jumat (14/1/2022).
Untuk diketahui, Forsuba adalah lembaga pendamping masyarakat serta ahli waris tanah Desa Pakel, sesuai bukti lama Surat Izin Pembukaan Lahan tertanggal 11 Januari 1929, yang ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo.
Menurut Abdillah, apa yang terjadi pada Jumat dini hari (14/1/2022), tidak ada kaitan dengan kelompok masyarakat dampingannya. Melainkan melibatkan warga Desa Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel yang sedang berseteru dengan perusahaan perkebunan PT Bumi Sari.
“Soal semalam ada kejadian yang diklaim dilakukan oleh polisi, menurut kami ini harus ditelisik lebih jauh. Karena dari beberapa orang yang mengaku jadi korban, terindikasi bukan warga asli Desa Pakel,” ujarnya.
“Ini harus dipertanyakan, kenapa (ada warga yang terindikasi bukan warga Desa Pakel), hingga waktu tengah malam berada di pakel. Apalagi ada video yang mengaku terluka karena polisi. Apalagi informasi tersebut sengaja disebarluaskan sebagai bentuk pembantaian oleh polisi,” imbuh Abdillah.
Sesepuh GP Ansor Banyuwangi ini membeberkan. Sejak tahun 2018, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan ahli waris sesuai Surat Izin Pembukaan Lahan Desa Pakel tahun 1929. Dia menyebut bahwa warga dampingannya yang memiliki bukti otentik secara administrasi pemerintahan.
Namun ditengah perjalanan, masih menurut Abdillah, bukti-bukti administrasi melalui kelembagaan Forsuba, tanpa permisi telah digunakan oleh kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel. Hingga berujung bermunculannya isu-isu negatif.
“Kami sudah melakukan laporan kepada pihak kepolisian atas surat-surat kami yang digunakan oleh kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel, untuk memasuki bahkan merusak tanaman yang ada di kebun Pakel,” ungkap Abdillah Rafsanjani. (bi)
