JAKARTA, beritalima.com – Tritura Buruh yang terdiri dari untuk menurunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan dan energi. Kedua, menolak upah murah – cabut PP 78/205 tentang pengupahan, dan Ketiga, menghimbau kepada kaum buuh terhadap Pilkada dan Pilpres, agar memilih calon pemimpin yang pro buruh dan anti upah murah.
Sebelumnya, para buruh mempertimbangkan melakukan aksi di Balaikota, menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Anies – Sandi segera mengesahkan UMSK yang hingga saat ini belum ditetapkan. Konferensi Pers ini akan dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan pimpinan serikat pekerja lain.
Moh Rusdi, Deputi Presiden KSPI mengatakan bahwa buruh KSPI yang terdiri dari 9 serikat pekerja akan melakukan aksi di depan Istana Negara 6 Februari 2018 nanti. 9 federasi serikst pekerja itu diantaranya adalah FSP LPMI, FSP ISI, SPN, PB PGRI, FSPMI, ASPEK INDONESIA, FSP FARKES RWF, dan FSP PARIWISATA.
Aksi itu dikatakan Rusdi akan diikuti 20 ribu masa aksi dari DKI, Jabar dan Banten untuk menuntut tiga tuntutan rakyat itu. Namun persoalan ini akan dihadiri Presiden KSP yang diwakili oleh Wawang Efrianto, Wakil Presiden KSPI.
“Jokowi dianggao gagal untuk mensejahterakan buruh terhadap kebutuhan dasar. Sejak berkuasa dianggap salah jalan dan berpihak pada investor dan tidak satupun yang melindungi buruh dan rakyat. Dia bukan presiden rakyat tapi berpihak pada investor,” rusdi.
Lebih lanjut Riden Hatam Aziz Sekjen DPP SPMI menjelaskan dari salah satu serikat yang terafiliasi dalam KSPI. Bahwa 6 Februari bertepatan dengan HUT SPMI yang berafiliasi dengan KSPI dan bergabung dengan federasi serikat pekerja yang lainnya.
Untuk wilayah DKI, Jabar, dan Banten katanya dipusatkan di depan Istana dan bergeser ke istana untuk menuntut agar mencabut PP78/2015 namun jika Presiden RI tidak mencabut akan terus melakukan aksi sampai Presiden mencabut tuntutan itu.
Kedua, menuntut ketahanan pangan, salah satunya adalah beras yang salah satunya anggotanya sudah menjerit. Dengan demikian yang dimaksud ketahanan pangan, bagimana mempertahankan petani mengenai harga padi yang harganya tidak seperti sekarang.
“Kami menuntut Jokowi harus sesuai dengan kampanyenya. Begitu juga dengan listrik harus dikembalikan karena tidak berbanding lurus. Dan harga kebutuhan pokok tidak terkendali,” jelasnya.
Ketiga, di tahun politik ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran kami untuk memilih yang pro rakyat dan pro buruh. Bahkan ia pun mengharapkan agar untuk memilih presiden tidak memilih yang hanya pencitraannya saja. Dan mengharapkannya tidak memilih dekat dengan rakyat tapi kenyataannya jauh mensejahterahkan rakyat.
Dikatakan Hatam Aziz mengenai massa yang sudah berkumpul di Patung kuda sekitar pukul 10.00 wib, yang akan bergeser ke depan istana. Akan mengeluarkan maklumat bahwa 2018 PP78/2015 harus dicabut dan bila tidak ada reaksi menurutnya terus melakukan perlawanan tanpa kompromi.
“Semua komponen telah melakukan koordinasi, bahwa tanggal 6 Februari akan bergerak dengan tuntutan yag sama,” ujarnya.
Ditambahkan Wakil Presiden KSPI merasa tidak puas dengan pemerintahan sekarang ini. dedy mulyadi
