JAKARTA, Beritalima.com– Wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret lalu masih terus berlanjut dan belum memberikan sinyal membaik. Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu mengatasi wabah yang awalnya berjangkit di Kota Huwan, Provinsi Hubei, China, akhir tahun lalu itu.
Saat ini, ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Lampung, Junaidi Auly itu dalam keterangan pers kepada Beritalima.com, Minggu (15/11), masyarakat tidak hanya mengalami krisis kesehatan melainkan juga krisis sebagai dampak dari wabah tersebut seperti ekonomi yang membuat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran terus mengalami lonjakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pengangguran Agustus 2020 mengalami lonjakan 2,67 juta orang atas dampak pandemi Covid-19. Karena itu, anggota Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lebih serius atas meningkatnya pengangguran. “Harus ada upaya yang serius dari Pemerintahan Jokowi untuk mengatasi hal ini, perlu ada program yang tepat untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat,” ujar Junaidi.
Legislator Fraksi PKS ini mengatakan saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi. Dan, diantara dampak yang mungkin timbul dari terjadinya resesi ini yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan permintaan masyarakat yang menurun sehingga banyak unit usaha yang beroperasi terganggu dan akhirnya terjadilah PHK.
Sebelumnya, BPS mencatat jumlah pengangguran semakin bertambah akibat Covid-19. Naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada kuartal III/2020. Rinciannya terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen penduduk usia kerja), terdiri dari pengangguran karena Covid-19 2,56 juta orang, bukan Angkatan Kerja (BAK) 0,76 juta orang, tidak bekerja karena Covid 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid 24,03 juta orang.
Junaidi menegaskan kepada pemerintah agar hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak PHK atau Covid-19 melalui program-program yang menambah keterampilan berusaha. Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan program tersebut karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. “Selain itu pemerintah juga diharapkan membantu masyarakat dalam askes permodalan, bantuan sarana prasarana, inovasi produk dan pemasaran.” demikian Junaidi Auly. (akhir)
