JAKARTA, Beritalima.com–Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menambah daftar panjang kecelakaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia. Faktor umur Alutsista menjadi salah satu pemicu utama kecelakaan tersebut.
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan&Industri, Amin Ak mendesak pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi Alutsista dan menugaskan perusahaan plat merah itu dalam peremajaan Alutsista Indonesia.
“Anggaran yang belum mendesak seperti pembangunan ibukota negara (IKN) baru bisa dialihkan untuk membiayai BUMN dalam pengadaan dan peremajaan Alutsista Indonesia,” tegas wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur tersebut.
Setidaknya, papar Amin, terdapat lima BUMN Alutsista yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Len Industri, PT Pindad dan PT Dahana. Tahun ini alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Pertahanan Rp137,2 triliun, hanya sekitar Rp42,65 triliun dialokasikan buat program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarana serta prasarana pertahanan lainnya.
Dari alokasi anggaran untuk peremajaan Alutsista, ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prosentase anggaran untuk pengadaan Alutsista dalam negeri jauh lebih kecil.
Menurut Amin, ada tiga strategi untuk penguatan BUMN Alutsista. Pertama meningkatkan kapasitas produksi Alutsista yang sudah dikerjakan BUMN. Strategi ini harus diikuti dengan strategi kedua yaitu memperbesar belanja Alutsista buatan BUMN.
Strategi lain yaitu pengadaan Alutsista buatan negara lain yang proses produksinya berkolaborasi dengan BUMN seperti halnya pembuatan Kapal Selam KRI Alugoro yang diproduksi Indonesia bersama Korea Selatan. Ada dua keuntungan dengan model pengadaan seperti itu.
Selain terjadi alih teknologi, jelas Amin, juga bisa menghemat pengeluaran negara. Sebagai perbandingan, biaya untuk membangun KRI Alugoro negara hanya mengeluarkan Rp1,5 triliun, sedangkan harga kapal selam impor yang sekelas KRI Alugoro bisa mencapai puluhan kali lipat. Urgensi penguatan BUMN Alutsista ini tak hanya perlu didorong, tetapi merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak.
Menurut Amin, Indonesia yang secara geografis seharusnya memiliki 12 unit kapal selam, saat ini Indonesia baru memiliki 4 kapal selam (setelah kecelakaan KRI Nanggala) dan hanya tiga yang beroperasi karena KRI Cakra 401 dalam proses overhaul.
“Pengadaan Alutsista bisa dipercepat Pemerintah dengan memperkuat BUMN. Tidak hanya kapal laut atau selam, tapi juga pesawat, drone, torpedo, kendaraan tempur dan juga persenjataan lainnya,” ujar Amin.
Dingatkan, pengadaan Alutsista baru maupun peningkatan kemampuan dan kualitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) jangan hanya menjadi keinginan sesaat karena ada musibah. Tetapi benar-benar harus lahir dari kesadaran tentang pentingnya penguatan alutsista sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional.
“Musibah KRI Nanggala 402 ini merupakan peringatan besar. Keberadaan kapal selam dan Alutsista lainnya sangat penting bagi pertahanan suatu negara, khususnya negara yang memiliki wilayah perairan luas seperti Indonesia,” demikian Amin Ak. (akhir)
