JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan menyampaikan pandangannya terkait permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Pengurus Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin), beberapa asosiasi pengusaha serta petani hortikultura di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (11/11).
Pada kesempatan itu, Johan mendorong para pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi berperan aktif serta mendukung agar Indonesia bisa menjadi juara produk hortikultura. “Para pengusaha harus punya kepedulian dalam kegiatan bisnisnya, agar turut berperan menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dan daya saing hortikulura,” ujar Johan.
Karena itu, Johan meminta para pengusaha agar tetap memperhatikan nasib para petani dalam proses tata niaga hortikultura karena dia merasa prihatin dengan kondisi petani di lapangan. Soalnya, seringkali produk yang dihasilkan petani tidak bisa diserap pasar dan dihargai dengan harga murah sehingga menyebabkan nasib para petani memprihatinkan.
Padahal, sektor Pertanian terus tumbuh positif termasuk selama wabah pandemi virus Corona (Covid-19) melanda Indonesia. “Namun, itu tidak berdampak kepada perbaikan nasib petani. Karena itu, saya berharap setiap pengusaha punya komitmen kuat untuk membantu petani dan peduli dengan nasib petani saat ini,” cetus Johan.
Pada kesempatan itu, Johan juga menghimbau agar seluruh asosiasi pengusaha turut mendukung paradigma membangun kemandirian produksi dalam negeri, terutama produk hortikultura karena potensi kita sangat besar dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan daya saing hortikultura di pasaran internasional.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengatakan, agar setiap pengusaha berkomitmen dengan kewajiban wajib tanam sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) masing-masing hasil pertanian. Karena itu, Johan mendukung berjalannya kebijakan ekspor impor yang transparan dan akuntabel dalam pengaturan dan penetapan RIPH untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan pungutan liar.
“Harus ada komitmen bersama antara pemerintah, para pelaku usaha dan petani sebagai penghasil produk pertanian untuk memajukan produk hortikultura kita sebagai juara dan bisa memperbaiki kesejahteraan petani kita,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
