Bengkulu, beritalima.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengajak seuruh ASN Kota Bengkulu untuk terus meningkatkan prestasi tanpa korupsi. Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat Monitoring Evaluasi (MONEV) atas rencana aksi daerah pemberantasan korupsi di pemerintahan Kota Bengkulu, di ruang Hidayah. Rabu (22/5/2019).
“Saya mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sungguh-sungguh dalam bekerja dan terus meningkatkan kinerja, mari torehkan prestasi dan terus berupaya menjauhkan diri dari korupsi,” ungkap Walikota Helmi Hasan saat membuka kegiatan rapat.
Menurut Helmi, birokrasi yang bersih juga menjadi satu solusi yang berdampak baik untuk pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mencegah korupsi ini, Pemkot Bengkulu telah menggunakan tapping box untuk peningkatan pajak.
“Pemerintah Kota terus memperbaiki sistem secara bertahap tentunya dengan indikator yang diberikan tim satgas KPK dengan mengoptimalkan semua pelayanan yang terintegrasi juga PAD lewat tapping box,” jelas Helmi.
Helmi menilai birokrasi pemerintahaan yang bersih juga terus diupayakan dengab penataan birokrasi reformasi bertahap serta berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan efisiensi dengan mengutamakan belanja publik seperti infrastruktur jalan, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Di bidang infrastruktur tahun ini kita akan membangun alun-alun kota, klinik pratama bersama Basnaz pusat, dan lampu jalan yang akan bekerjasama dengan SMI,” lanjut dia.
Selain itu, Helmi meminta ada perbaikan pelayan publik. Sebab, hal ini juga sangat penting bagi masyarakat.
“Kota Bengkulu sendiri mempunyai anggaran sedikit namun kemauannya banyak. Ini kita atasi dengan solusi peningkatan pelayanan, kalau pembangunan fisik atau bangunannya sulit dengan pelayanan bagus maka itu akan tertolong,” paparnya.
Sementara itu Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Harun Hidayat menyampaikan capaian Kota Bengkulu sudah bagus. Kendati belum dievaluasi secara menyeluruh.
“Yang harus dievaluasi itu adalah sistem, jika menemukan celah dan kekurangan selanjutnya harus diperbarui dan disempurnakan lagi dan ini memang sudah seharusnya,” ungkapnya
Menurutnya, penyebab korupsi ataupun kejahatan lainnya adalah kesempatan dan niat.
“Kesempatan tadi dapat kita evaluasi dengan menilik sistem yang ada. Namun untuk niat bukan ranah kami. Sebaik apapun sistem kalau niat masih ada pada diri seseorang untuk korupsi maka akan percuma,” sampainya.
terkait niat ini, ia nilai dapat ditanamkan oleh guru, ulama, serta pendidik dan juga saling ingatkan untuk meluruskan niat ke arah pemerintahan yang bersih.
“Setelah kami melakukan kajian, dari sinilah perbaikan dilakukan selanjutnya pemerintah daerah ikut memperbaiki bersama kami agar dapat mengevaluasi celah dan kekurangan yang dapat berujung korupsi tersebut,” lanjut Harun.
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan pengadaan barang dan jasa serta perizinan masih menjadi bidang yang sangat besar untuk indikasi rawan korupsi.
“KPK tidak bisa berjalan sendiri dan KPK bukan superman yang dapat mandiri mengatasi korupsi, kami perlu bantuan pemerintahan untuk memperbaiki sistem yang memiliki celah cukup rawan dengan tindak pidana korupsi ini,” tutupnya. (Rls)
