MADIUN, beritalima.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Jawa Timur, kembali menggelar rapat paripurna pembahasan Raperda RPJMD 2019-2024, Kamis 10 Oktober 2019.
Agendanya, mendengarkan jawaban Walikota Madiun, H. Maidi, atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun.
Dalam kesempatan itu, Walikota menjawab satu per satu atas pertanyaan para anggota dewan. Mulai dari kesiapan OPD dalam mendukung visi misi pimpinan daerah, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), target proyek infrastruktur, hingga penghitungan data kemiskinan di Kota Madiun.
‘’Untuk data kemiskinan, Pemkot mengacu pada kondisi di lapangan. Dalam hal ini, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan BPS,’’ kata Walikota Madiun, H. Maidi, usai menyampaikan jawaban di gedung DPRD Kota Madiun.
Indikator yang ditetapkan secara nasional oleh badan maupun kementerian, menurutnya, belum tentu sesuai dengan kondisi daerah. Karenanya, data kemiskinan di Kota Madiun disesuaikan dengan parameter dan indikator yang ditemukan oleh Pemkot di lapangan.
Selanjutnya, sinkronisasi data akan dilakukan oleh Pemkot bersama BPS selaku lembaga yang berwenang melaksanakan penelitian terkait angka kemiskinan dalam suatu daerah. Harapannya, data bisa disesuaikan. Sehingga, tidak terjadi lagi perbedaan angka kemiskinan yang signifikan di Kota Madiun.
Beberapa strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Madiun, juga tak luput dari paparan walikota. Diantaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan usaha ekonomi dan sinergitas program kebijakan.
Sedangkan untuk pemerataan infrastruktur, Pemkot telah mewacanakan penataan permukiman di setiap kelurahan. Juga, menyediakan ruang terbuka hijau sebagai fasilitas publik untuk rekreasi keluarga dan olahraga di setiap kelurahan.
Tak hanya itu, upaya pemerataan ekonomi daerah juga dilakukan dengan meningkatkan iklim daya saing investasi di Kota Madiun. Kemudian, menciptakan lapangan pekerjaan. Baik di sektor formal maupun nonformal. Juga, mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan seni budaya mingguan. Serta, optimalisasi bis wisata gratis keliling Kota Madiun.
Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan tersebut, setiap OPD di lingkungan Pemkot Madiun telah bersinergi dalam mencapai visi misi pimpinan daerah.
‘’Seluruh OPD telah mencermati visi misi. Kami akan mengoptimalkan SDM yang ada,’’ tandasnya.
Agenda rapat pembahasan RPJMD masih akan berlanjut pada sidang berikutnya. Yakni, tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas jawaban Walikota. Setelah itu, baru akan ditandatangani nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait isi raperda RPJMD Kota Madiun 2019-2024. (Kominfo. Editor: Dibyo).
H. Maidi (atas).
