MADIUN, beritalima.com- Walikota Madiun, Jawa Timur, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot, menjadi contoh dalam keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, saat menghadiri FGD antara OPD dengan BPJS Ketenagakerjaan, di The Sun Hotel, Kota Madiun, Selasa 2 Oktober 2018.
Apalagi, instansi pemerintahan tak hanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Ada pegawai lainnya yang bertugas membantu berjalannya pekerjaan agar lebih maksimal. Seperti halnya honorer, GTT, PT, atau pegawai upahan.
Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai non-ASN tak jarang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Karena itu, mereka juga berhak mendapatkan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari program pemerintah.
‘’Dalam kapasitas saya sebagai walikota, menginstruksikan dinas kami memberikan contoh tenaga yang ada di dinas, baik upahan maupun honorer, wajib ikut peserta di BPJS Ketenagakerjaan,’’ tutur H. Sugeng Rismiyanto
Menurutnya, tak menutup kemungkinan setiap OPD memanfaatkan tenaga kerja secara informal. Misalnya, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ada kelompok tani dan ada Tagana di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Terkait teknis kepesertaan tenaga informal dalam BPJS Ketenagakerjaan, ia mengimbau agar OPD selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini penting karena pekerja di sektor informal juga berhak menerima manfaat yang diberikan oleh BPJS.
‘’Ini sesuai dengan Nawacita Presiden dan prioritas RPJMD kita. Tahun ini salah satunya meningkatkan pelayanan publik dan warga Kota Madiun lebih maju dan sejahtera,’’ tegasnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Edy Suryono, mengatakan, pihaknya akan melaksanakan regulasi house to house. Targetnya, seluruh masyarakat Madiun, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan.
‘’Dukungan Pemkot Madiun sangat berarti,’’ ujarnya sembari menyebut BPJS Ketenagakerjaan Madiun berhasil menyabet ranking 1 kinerja terbaik nasional pada 2017 lalu. (Diskominfo/editor:Dibyo).
Ket Foto: H. Sugeng Rismiyanto (tengah).
