MADIUN, beritalima.com- Jalannya pembangunan pemerintah wajib baik. Karenanya, diperlukan pengawasan untuk meminimalkan penyelewengan.
Untuk itu Pemerintah Pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) yang digelar secara virtual, Kamis 27 Mei 2021.
Kegiatan diikuti seluruh kepala pemerintahan di daerah, tak terkecuali Walikota Madiun, H. Maidi, yang mengikuti dari dari balaikota.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, laju perekonomian nasional ditargetkan meningkat tujuh persen dalam kuartal kedua nanti. Namun, hal itu tentu tidak mudah. Apalagi, serapan belanja pemerintah masih cukup rendah sampai saat ini. Yakni, 15 persen untuk APBN dan tujuh persen untuk APBD.
Tak heran, Presiden menyebut untuk dilakukan percepatan realisasi anggaran. Namun, bukan lantas sembarangan. Karenanya, diperlukan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Terkait itu, Presiden Joko Widodo setidaknya memberikan tiga arahan untuk BPKP. Pertama, presiden meminta BPKP dan APIP untuk meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.
Selain itu, keduanya diharap juga mampu memberikan solusi agar instansi pemerintah dapat merealisasikan percepatan belanja pemerintah. Kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedang poin ketiga, presiden menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Melalui pengawalan diharapkan program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, arahan Presiden terkait laju perekonomian di angka tujuh persen pada kuartal kedua merupakan tantangan nyata. Karenanya, Pemkot Madiun sedang melakukan berbagai percepatan pembangunan guna mendongkrak laju perekonomian tersebut.
Hadirnya BPKP dalam pengawalan tentu bakal semakin mempermudah penyerapan anggaran untuk pembangunan tersebut.
Untuk itu, walikota berharap pengawalan dapat memberikan ketenangan pemerintah dalam membelanjakan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
‘’Sesuai arahan bapak Presiden, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, saya selalu menginstruksikan pembangunan yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Harapannya, hasil pembangunan segera dapat dimanfaatkan masyarakat,’’ harap H. Maidi. (Sumber Dikominfo/editor: Dibyo).
H. Maidi (kiri).
