MADIUN, beritalima.com- Pembahasan APBD Perubahan Kota Madiun, Jawa Timur, berlanjut dalam rapat Paripurna, Selasa 23 Agustus 2022.
Rapat Paripurna kali ini mengusung agenda Penyampaian Jawaban Walikota Madiun Atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022.
Walikota Madiun, H. Maidi, dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya, bergantian membacakan jawaban tersebut dalam sidang paripurna.
Berbagai jawaban pun mengemuka. Salah satunya, tanggapan walikota atas program pengentasan kawasan kumuh. Pemerintah menambah anggaran pengentasan kawasan kumuh sekitar Rp 1 miliar dalam APBD Perubahan tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Madiun.
‘’Untuk kawasan kumuh ini ada program Kotaku dari APBN. Setiap titik anggaran sekitar Rp 750 juta. Baik itu untuk pavingisasi, drainase, ataupun jambanisasi. Tetapi tentu saja itu masih kurang,’’ kata H. Maidi.
Karena itu, Pemerintah Kota Madiun menambah anggaran penanganan kawasan kumuh dari APBD. Harapannya, dapat melanjutkan program Kotaku.
Walikota tak ingin hanya sebagian masyarakat yang menikmati pembangunan. Sementara lainnya, harus menunggu tahun anggaran selanjutnya.
‘’Jadi yang senang jangan hanya yang mendapat pembangunan. Yang lainnya harus menunggu. Kita tambah agar bisa dikerjakan bersamaan tahun ini,’’ jelasnya.
Kawasan kumuh menjadi prioritas karena berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya, kesehatan. Seperti diketahui, kumuh identik dengan sumber penyakit. Karenanya, harus dibersihkan. Kawasan kumuh tidak hanya harus bersih, tetapi juga nyaman dan indah.
‘’Semua punya hak yang sama. Harus sama-sama bisa menikmati hasil pembangunan. Kenapa kumuh, karena kumuh kan sumber penyakit maka ini menjadi prioritas,’’ tandasnya. (Kmf/editor Dibyo).
H. Maidi (kiri).
