Wantim MUI : Jangan Mendiskreditkan Umat Islam, Karena Yang Rugi Bangsa Indonesia

  • Whatsapp

JAKARTA, beritalima.com – Dewan Pertimbangan MUI dalam rapat plenonya yang ke IX dengan tema Strategi Kebudayaan Umat Islam Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun, yang jatuh pada tahun 2045. Menyongsong kemerdekaan ke-100, salah satu yang harus dijaga adalah keharmonisan umat beragama.

“Kemerdekaan Indonesia 100 yang jatuh pada tahun 2045, Islam mempunyai andil besar dalam kemerdekaan bagaimana membangun Indonesia dalam pandangan Islam,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin usai rapat pleno di Gedung MUI, Rabu (22/6/2016) di Aula MUI Pusat, Jakarta.

Ia pun memikirkan bagaimana langkah selanjutnya, yang pasti mendorong keadilan dalam sosial budaya, politik, pendidikan dan aspek lainnya tapi tidak lepas dari Pancasila. Namun menurut Dia, sebagai umat Islam bisa memberikan predikat apa pun nama rencana ulang tahun Indonesia asal bisa dipertanggung jawabkan, serta bisa memperkuat landasan budaya yang ada di Indonesia.

“Posisi umat Islam lemah dalam politik. Kalau puasa warung tutup toleransi nasional tapi politik membebaskan dan negara mengambil posisi dalam keadilan,” tutur Din.

Dengan demikian selain membahas tentang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan visi misi “Indonesia 45” dari pandangan Islam. Dewan Pertimbangan MUI juga mengimbau agar menjaga keharmonisan kehidupan beragama.

“Ada yang mengangkat kebatinan umat Islam bagian besar tapi berada pada posisi tertuduh seperti dianggap kurang toleran. Kalau tidak toleran, lalu apa artinya sejak dulu dengan segala kebijaksanaan negarawan Islam,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan agar tidak merendahkan posisi umat Islam dalam segala bidang dengan menguasai sektor-sektor strategis. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan kekacauan.

“Kita mengingatkan semua pihak, baik dari internal maupun luar, umat Islam jangan didiskreditkan. Termasuk menguasai ekonomi politik untuk mendiskreditkan umat Islam. Karena yang rugi adalah bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini bisa terganggu dan memicu radikalisasi kalau treatment tidak berkeadilan bagi umat Islam,” pungkas. dedy mulyadi

beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *