PADANG,SUMBAR — Masyarakat miskin di Kota Padang masih banyak yang belum tersentuh program bedah rumah. Padahal, Pemko Padang telah merencanakan program bedah seribu unit rumah warga miskin.
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menilai, ada sejumlah kendala yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya persyaratan administasi, kondisi keuangan serta pengelola yang akan ditunjuk.
“Kalau mereka melalukan penunjukan langsung juga susah. Sebaliknya, kalau dilakukan tender terhadap program tersebut juga susah. Anggaran yang diberikan sangatlah besar, mencapai 6,8 miliar rupiah,” kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (20/5).
Sedangkan kendala administrasi masih terjadi karena untuk mendapatkan bantuan tentu harus ada status domisili yang jelas dan surat keterangan miskin. Sementara, banyak ditemukan masyarakat miskin tidak mempunyai itu.
Menurut Wahyu, kalau memang ada masyakat miskin, buta huruf dan tidak mempunyai kartu miskin atau segala macamnya, ia siap membantunya dengan semampunya. Kalau memang mereka layak untuk dibantu, ia menyatakan siap membantu. “Mereka yang buta huruf, miskin, tinggal di tempat yang tidak layak, saya siap membantu sebisa saya,“ terangnya.
Terkait ketidakmerataan pembagian bantuan bedah rumah tersebut, ia tidak bisa menyalahkan dari satu sisi saja. Karena, selain usulan dari Pemko Padang, anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan juga ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin di daerahnya.
“Bagaimana kepedulian mereka dalam menanggapi permasalahan kemiskinan di dapil mereka. Karena, anggota DPRD Kota Padang juga mendapatkan jatah untuk merelokasikan bantuan bedah rumah terhadap masyarakat di dapil mereka. Tinggal kepedulian saja lagi,” ucap wahyu.
Ia berharap anggota DPRD Kota Padang bisa berperan lebih aktif di tengah masyarakat. Mereka bisa memberikan informasi tentang masyarakat miskin di dapil mereka kepada Pemko. Wakil rakyat adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. “Kalau tingkat kepedulian dari wakil rakyat tersebut tinggi terhadap masyarakat di dapil mereka, tentu mereka bisa mengkoordinasikan kepada SKPD terkait untuk membantu,” tambah Wahyu.
(pdm/bim/rki)
