Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pejabat polri antara lain Kapolri dan jajarannya, Kapolda dan kapolres seluruh Indonesia, intruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan No STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu, 12 Oktober 2022. Para pejabat utama Polri diminta hadir mengikuti arahan Jokowi dengan mengenakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat komando. Mereka juga tidak diizinkan membawa ajudan dan membawa telepon seluler. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis.
Menurut pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengatakan ini peristiwa langka dan pertamakali dalam sejarah, seluruh jajaran polri di panggil ke istana untuk mendapatkan arahan dari presiden. Tanda tanda apakah?, Apa ada kaitan dengan kondisi kepercayaan polri yang menurun akhir akhir ini?
Seusai pengarahan dari presiden yang dilakukan tertutup, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Kapolri mengatakan, presiden menginginkan Korps Bhayangkara melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Menurut Sigit, jajaran Polri harus merespons cepat seluruh dinamika masyarakat serta memiliki perasaan krisis. Jokowi, lanjut Sigit, ingin masa sulit ini bisa dilewati bersama dengan Polri sebagai lokomotif penjaga kamtibmas dan penegakan hukum yang berkeadilan. ”Kami sepakat hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait gaya hidup, hal-hal pelanggaran, tentunya ini jadi arahan Bapak Presiden dan kami tindak lanjuti untuk langkah-langkah tegas. Termasuk pemberantasan judi online, narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan yang tentu sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” jelas dia.
Wibisono yang pernah mengusulkan polri dibawah kementrian dalam negeri ini berharap polri harus serius berubah, segera mereformasi diri, ” Banyak oknum polri yang masih bergaya hidup mewah dan gagah gagahan, apalagi dijabatan tertentu,” ujar wibisono menyatakan ke awak media di Jakarta Sabtu (15/10/2022)
” Tidak hanya kebijakan ekonomi, presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan. Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.” Jelas Wibi.
“Saya sepakat dengan presiden, polri harus segera mereformasi jajarannya, apalagi akhir akhir ini ada kasus Ferdy sambo dan Teddy Minahasa yang sangat memalukan, kapolri harus tegas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” pungkas Wibisono. (rd)
