JAYAPURA,Beritalima.com-Salah satu anggota Komisi 1 DPR Papua Wilhelmus Pigai menyatakan dirinya setuju jika non orang asli papua tidak melakukan penambangan di area Pt Freeport.Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Kapolda Papua beberap waktu lalu.
“Saya Dukung Pernyataan Kapolda Papua yang melarang aktifitas masyarakat non Papua untuk mendulang di wilayah Utikini, Banti dan kimbely yang ada disekitar area penambangan PT Freeport”Katanya (Kamis/7/12/2017)
Menurutnya jika di lihat PT Freeport adalah perusahaan besar yang mempunyai alat kelengkapan kerja yang modern dan cangih untuk dapat mendeteksi siapa siapa saja yang keluar masuk area penambangan Pt Freeport.
“Ini harus dioptimalkan lagi semua security yang ada di sana untuk memantau siapa yang naik melakukan pendulangan di area freeport,”Ujarnya
Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah daerah kabupaten Mimika jangan tinggal diam karena sudah ada signal dari kepolisian untuk melarang warga non Papua untuk masuk melakukan pendulangan di area PT Freeport.
“Jadi, saya pikir pemerintah daerah Mimika harus mendukung pernyataan Kapolda Papua untuk melarang warga non OAP untuk mendulang di wilayah Utikini, Banti dan kimbely yang berada di sekitar area freeport.Dan
Kalau pun ada oknum aparat keamanan yang membawa warga masuk ke area freeport tanpa miliki identittas lengkap,maka oknum aparat tersebut harus di tindak sesuai aturan yang berlaku,” Pintanya
Wilhelmus yang merupakan berasal dari dapil mimika merasa heran mengapa sekarang banyak warga non Papua bisa berada di area penambangan , padahal pemerintah sudah pernah melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan rakyat (dulang, red) di daerah tembagapura.
“Kita dulu larang masyarakat naik dulang, sekarang ini saya heran siapa di balik ribuan ilegal yang bebas masuk ke area tambang freeport, bahkan ada warga bayar 1 sampai 2 juta rupiah ke oknum – oknum aparat yang antar ke tempat penambangan rakyat di area freeport,”Pungkasnya (res)
Caption foto: freeport
