DENPASAR, beritalima.com – Bertempat di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar Bali, Kamis (31/8/2017) dilangsungkan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XIII Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang berdasarkan jadwal kegiatan akan berlangsung dari tanggal 31 Agustus – 3 September 2017 di Denpasar Bali.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H.
Dalam sambutannya sebagai keynote speaker, Wiranto menjelaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila perlu diperkuat, karena ada dua alasan. Pertama Pesatnya Globalisasi menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat makin luntur. Kedua banyaknya arus informasi yang masuk dapat menyebabkan bangsa Indonesia melupakan Jati dirinya.
“Ada ancaman – ancaman yang dihadapi Negara saat ini dan ancaman itu sangat berbeda dengan zaman dulu yang ancamannya konvensional kearah meliter. Namun saat ini ancaman baru yang lebih fatal yaitu terorisme, narkoba, human trafficking, radikalisme, separatism, pornografi, illegal logging, serangan cyber dan mafia perdangangan”.
“Saat ini masih ada kesalahan mainset terhadap ancaman itu. Jika ada ancaman maka masyarakat menilainya ancaman itu ancaman meliter dan menyerahkan sepenuhnya kepada Polisi dan TNI sehingga rakyat tidak terlibat dalam bela Negara” jelas Wiranto
Menurut Wiranto, Program Bela Negara bisa melengkapi upaya pemerintah untuk melawan ancaman-ancaman multidimensi terhadap Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Program Bela Negara bisa membangun jiwa patriot dan cinta bangsa untuk melawan ancaman-ancaman tersebut.
“Para pemuda harus merasa memiliki negeri ini. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada NKRI, dengan melaksanakan kewajiban kita dengan lebih baik sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing”
“Selamat melaksanakan Rakornas XIII KMHDI dan saya yakin KMHDI mencintai Bangsa ini, dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, namun tetap berdiri kokoh di atas jati diri Bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945” harap Wiranto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Drs. I Ketut Sudikerta mengapresiasi pelaksanaan Rakornas XIII KMHDI yang berlangsung di Bali, karena banyak kader KMHDI yang pulang kampong ke tanah leluhurnya.
“Selamat datang dan selamat pulang kampung kepada seluruh kader KMHDI generasi muda Bangsa di pulau Dewata” kata Sudikerta dalam membacakan sambutan Gubernur Bali.
“Tema Rakornas ini sangat bagus, karena sesuai dengan ujian yang sedang dihadapi oleh Bangsa kita saat ini mengenai kesatuan dan persatuan serta toleransi. Oleh karena itu kader KMHDI harus mampu menjaga keutuhan NKRI dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila”, tambah Sudikerta.
Sedangkan Presidium KMHDI Putu Wiratnaya mengatakan bahwa saat ini Bangsa Indonesia menghadapi penyebaran berita kebohongan atau HOAX yang sangat besar. Namun kinerja pemerintah khususnya Mabes Polri sangat baik dalam mengungkap kasus Saracen yang terorganisir.
“Mengapa kasus ini menjadi headline penyampaian saya, karena kita meyakini bahwa penyebaran berita kebohongan ini tidak hanya akan menyerang individu atau kelompok tertentu. Tapi bahkan juga ideologi bangsa kita, yakni Pancasila” kata Wiratnaya.
Wirat juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kemenkopolhukam yang secara tegas dan tanpa kompromi menyatakan pembubaran untuk organisasi-organisasi anti-Pancasila. Menurutnya keputusan itu sangat cepat, tepat, dan efektif, terkhusus dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
“Kami meyakini “bubar” belum tentu “lenyap”. Kader-kader yang mereka (Kader ormas yang dibubarkan) didik secara militan dan konsisten, tidak akan secepat itu menghilangkan militansinya terhadap organisasinya. Sehingga kami rasa, Pemerintah perlu memikirkan langkah strategis pergerakan radikalisme non-organisatik” tambah pria kelahiran Sulsel ini.
Dalam pembukaan itu nampak hadir Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika, ketua umum PHDI Pusat, Danrem, Kapolda Bali, Ketua FA KMHDI, anggota DPRD Provinsi Bali, KPU Bali, perwakilan kelompok Cipayung Plus pusat, beberapa pejabat pemerintahan Provisi dan Kabupaten se-Bali, perwakilan OKP se-Bali, serta ratusan perwakilan KMHDI se-Indonesia.
Pada kegiatan ini dilakukan juga penandatangan deklarasi mahasiswa Hindu untuk Pancasila yang merupakan sebagai symbol komitmen dan bentuk dukungan KMHDI kepada pemerintah dalam menjaga keutuhan Pancasila. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum bertemakan “teguhkan ideologi Bangsa untuk Indonesia yang berdaulat” yang dibawakan oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, SH dan Ketua Umum PHDI Pusat Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP
