JAKARTA, beritalima.com– Indonesia saat ini resmi telah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, dan upaya divestasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kini telah membuahkan hasil, dengan ditandatanganinya dokumen dan pelunasan transaksi pada hari ini.
“Indonesia kini resmi menguasai saham PT Freeport Indonesia. 51,2% sudah beralih ke PT Inalum (Persero) dan sudah lunas dibayar,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (21/12/2018).
Hal itu juga disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot bahwa setelah sekitar dua tahun melakukan negosiasi intensif, akhirnya pengalihan mayoritas saham Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki PT Inalum. Resminya pengalihan saham tersebut. Lanjut Bambang, ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK).
“Izin IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak 1967 dan diperbaharui pada 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dan hari ini selesai proses panjang perubahan KK jadi IUPK,” katanya.
Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha, dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.
Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar USD 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9.36 persen menjadi 51.23 persen.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan, 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.
“Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua,” tandasnya.
Sesuai Janji Jokowi
Sejak kampanye hingga terpilih menjadi presiden pada 2014, salah satu janji Jokowi adalah bisa mendivestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Artinya, dengan kepemilikan saham mayoritas Indonesia bisa menjadi penguasa resmi di tambang emas tembaga yang ada di timur negeri.
Setahun belakangan langkah untuk merebut kembali Freeport dikebut oleh Jokowi. Rencana pemerintahan Jokowi merebut Freeport dimatangkan dengan membentuk holding BUMN Pertambangan, dengan induk PT Inalum (Persero). Wacana pembentukan holding ini sendiri muncul sejak 2016 dan pada 29 November 2017 akhirnya berdiri.
Juli 2018, progres signifikan akuisisi Freeport pun terjadi dengan ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto terkait harga dan struktur transaksi.
Penandatanganan HoA kemudian dilanjuti dengan penekenan 3 kesepakatan di September 2018 yakni; perjanjian divestasi, perjanjian jual beli saham, perjanjian pemegang saham PTFI. Tersisa adalah pembayaran transaksi, perubahan kontrak ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diresmikan dan dituntaskan pada hari ini.
Dengan begitu melalui holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero), Indonesia telah mengakuisisi PT Freeport dengan nilai mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai US$ 4 miliar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI. Berdasarkan kepakatan tersebut Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak
Cadangan emas yang dimiliki PTFI tersebut merupakan salah satu emas terbesar di dunia. Emas yang tersimpan di perut Tambang Grasberg (tambang yang dioperasikan oleh PTFI) hanya kalah oleh cadangan emas di Muruntau.
Memiliki tambang emas raksasa di bumi Papua namun dikelola oleh asing selama puluhan tahun menjadi pecut semangat pemerintahan Joko Widodo untuk merebut kembali PT Freeport Indonesia. [Red]
