BONDOWOSO, beritalima.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi di Halaman Gedung DPRD setempat, Senin (18/4/2022).
Aksi yang dimulai dari Paseban, Alun-alun Ki Ronggo. Ratusan peserta aksi dari beberapa komisariat dan rayon yang ada di bawah naungan PC PMII Bondowoso.
Ketua Cabang PMII Bondowoso, Firmanzah, mengatakan, kenaikan harga minyak goreng (migor) yang terjadi di masyarakat adalah suatu bentuk kegagalan pemerintah dalam mengontrol harga pasar. Harga minyak goreng yang sampai saat ini mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, masih belum ada langkah serius dari pemerintah untuk mengatasinya.
“Seharusnya pemerintah memperhatikan aturan Kementerian Perdagangan RI yang membuat harga migor curah menjadi normal kembali sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) di angka Rp 14.000,- per liter, serta menjamin ketersediaannya,”ujarnya saat dikonfirmasi.
Menurut Firman, pihaknya meminta DPRD Bondowoso untuk mendesak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso untuk segera memasang spanduk HET harga minyak goreng curah di setiap sektor pasar baik pasar induk dan pasar di setiap kecamatan, yang telah diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Pendistribusian Minyak Goreng.
“Bukan hanya memasang spanduk, tapi tindak tegas setiap oknum pedagang yang melanggar aturan HET Minyak Goreng,”katanya.
Selain tuntutan diatas, PMII Bondowoso juga meminta DPRD Bondowoso mendesak DPR RI, Kementerian ESDM (Energi, Sumber Daya, dan Mineral) dan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk Menolak terhadap kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertamax dan menghentikan wacana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar.
“Kami juga minta ketersediaan stok BBM untuk mengatasi kelangkaan solar dan ancaman kelangkaan pertalite di Kabupaten
Bondowoso,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan, tugas DPRD itu menampung, menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi yakni PMII Bondowoso.
“Disaat apa yang disampaikan itu ada kaitannya dengan tugas fungsi dprd makan kami tindak lanjuti,”tuturnya.
Setelah aksi, Dhafir memastikan apa yang telah disampaikan oleh massa aksi untuk segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga meminta Ketua Komisi dua DPRD Bondowoso untuk melakukan hal-hal yang konkrit dalam mengatasi stabilisasi harga minyak goreng.
“Sudah saya perintahkan, pada komisi 2 untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan melakukan operasi pasar,”ungkapnya.
Akan tetapi, menurut Ketua DPRD, mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat seperti kenaikan BBM dan lain sebagainya, maka pihaknya berkewajiban menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Saya minta pak sekwan untuk menindaklanjuti, agar apa yang disampaikan oleh adik-adik PMII Bondowoso dikirim hari ini ke DPR RI,”tutupnya. (*/Rois)
