PAMEKASAN, Beritalima.com- Aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat(ALPART), ke bagian Pemerintahan Otonomi Daerah(OTODA) di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, menuai beberapa kecaman oleh salah satu orator aksi tersebut,Kamis(19/04/2018).
Pasalnya ketika aksi berlangsung di luar pagar pintu masuk Pemda Barat itu. Membuat para pemdemo gerram karena bagian Pemerintahan Otonomi Daerah tidak menemuinya.
” Kedatangan kami ke sini hanya ingin mengklarifikasi terkait dugaan anggaran 2017 yang dananya ratusan juta kami menduga dan menilai dengan ketidak hadiran Kabag tersebut berarti mereka takut dan kesannya mereka menghindar,” teriak Ibas orator aksi dengan pengeras suara Sounsistem.
Selain itu mereka mengancam akan melaporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Pamekasan atas temuannya di bawah.
“Kami akan melaporkan atas temuan ini, dan kalaupun kabag itu tidak mau menemui kami. Kami akan segara melaporkannya, karena kami datang kesini untuk mengklarifikasi atas dugaan temuan kami di bawah,” Tegasnya Abdurrahman Alpart.
Lebih lanjut mereka mempertanyakan angaran 2017 terkait Dugaan pembuatan dan pemasangan papan nama tanah kas Desa Rp= 98904000, Belanja modal pengadaan papan nama Rp=67.500.000, Pembuatan peta Desa Rp= 94.429.500, Belanja modal pengadaan papan nama Rp= 56791000, Sertifikasi tanah kas Desa Rp= 159.090.000, Belanja sertifikasi Rp= 98.000.000, Pendampingan sertifikasi tanah kas Desa dan pemasangan papan nama kas Desa Rp= 100.000.000, Serta Pembuatan buku monografi Kecamatan dan kelurahan Desa Rp=96.368.000.
“Maksud tujuan kami melakukan aksi, ingin meminta kejelasannya seperti apa, beserta bukti-buktinya tunjukkan ke kami. Kalau memang kegiatan itu terlaksana dan kalaupun kegiatan itu ada tolong dijelaskan kepada kami dimana titik titiknya, dan berapa anggaran yang sudah terealisasi ke bawah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ucap Ibas orator Aksi.
Sementara di tengah aksinya mereka dari perwakilan Alpart melakukan Sweeping ke ruang bangian Pemerintahan Otonomi Daerah didampingi oleh petugas Polisi, dan ternyata pintu masuk ruang bagian Pemerintahan Otonomi Daerah itu terkunci.(An).
