JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setengah hati alias kurang serius untuk mengembangkan serta memperkuat industri agro Indonesia.
Hal tersebut, kata wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur (Jember-Lumajang), Amin Ak dalam keterangan pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/6), tercermin dari Pagu indikatif anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin 2022 di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2022.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, untuk pos program nilai tambah serta daya saing Industri hanya mendapat anggaran Rp475,3 miliar, atau sekitar 18 persen dari total pagu indikatif Kemenperin Rp2,611 triliun. Direktorat Jenderal Industri Agro, 2022 hanya mendapat alokasi anggaran Rp100 miliar, itu pun sudah termasuk belanja pegawai.
Upaya membangkitkan industri tanah air, khususnya Industri Agro dari keterpurukan selama pandemi virus Corona (Covid-19), ungkap Amin, pos program nilai tambah dan daya saing industri seharusnya anggaran sektor ini dilipatgandakan.
Menurut Amin, penguatan serta optimalisasi industri agro sangat penting karena menjaga ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan produk impor, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan industri makanan& minuman (mamin) serta meningkatkan nilai tambah produk berbasis pertanian dan perikanan.
“Penguatan industri agro bukan hanya memangkas defisit neraca perdagangan tetapi juga menciptakan lapangan kerja ditengah-tengah tingginya angka penangguran, meningkatkan pendapatan petani serta nelayan,” beber pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 6 Juli 1965 ini.
Karena itu, Amin mengingatkan, pandemi Covid-19 yang diikuti krisis ekonomi di hampir semua negara bakal diikuti krisis pangan karena kegiatan produksi maupun distribusi terganggu. Sejumlah negara produsen pangan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.
Hasil kajian Oxford Economics di Asia Tenggara mengungkapkan, meski sektor pangan berbasis pertanian (agri-food) menyumbang lebih sepertiga total Produk Domestik Bruto (PDB), pada saat yang sama sektor itu paling rentan terhadap gangguan.
Matriks dari laporan Economic Recovery menempatkan Indonesia dengan risiko pemulihan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. “Penguatan industri agro bukan saja memastikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memberi Indonesia peluang meraih devisa lewat peningkatan ekspor,” ujar bapak empat anak ini.
Sayangnya, kata Amin, peraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun ini, pemerintah cenderung memilih jalan pintas dengan kebijakan impor untuk mengamankan pasokan maupun mengendalikan harga pangan ketimbang memperkuat industri agro di dalam negeri.
Tahun ini, pemerintah merencanakan importasi garam 3,07 ton, kedelai 2,6 juta ton, jagung 1 juta ton. Kemudian impor 1 ton beras yang setelah diprotes publik diralat tidak akan ada impor hingga Juni 2021.
Belum lagi impor daging dan bawang putih yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ton. Selanjutnya impor gula (raw sugar) tahun lalu melonjak menjadi 5,54 juta ton dari tahun sebelumnya 4,09 juta ton.
Padahal tidak ada tanda-tanda lonjakan konsumsi gula rumah tangga, bahkan industri Mamin yang merupakan pengguna gula terbanyak, pertumbuhannya malah anjlok dari 7,8% pada 2019 menjadi 1,6% pada 2020.
“Mengapa pemerintah tidak kunjung membenahi industri gula mulai dari hulu (perkebunan rakyat) hingga hilir (restrukturisasi pabrik gula) untuk mengurangi ketergantungan impor? Di negara seliberal Amerika saja, pemerintah lebih memilih melindungi petani dan industri dalam negerinya,” kata Amin.
Karena itu, Amin mendesak pemerintahan Jokowi untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro dengan bersungguh-sungguh membenahi kegiatan hulu (produksi bahan baku) dan rantai pasok serta sistem logistiknya.
Selain itu, pemerintah Jokowi juga harus membuktikan slogan bangga buatan Indonesia dengan memfasilitasi penyerapan produksi industri agro di dalam negeri.
Digitalisasi industri agro, khususnya lini pemasarannya, menjadi kunci peningkatan serapan produk industri dalam negeri. “Sedangkan untuk meningkatkan ekspor produksi industri agro pemerintah harus melakukan penyederhanaan aturan ekspor,” demikian Amin Ak. (akhir)
