Bireuen- Aceh Beritalima.com Aksi demo kali kedua dilancarkan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bireuen, yang dikawal ketat aparat kepolisian itu, ribuan peserta menuntut keadilan kepada Bupati Bireuen, Senin (27/2/2017) di kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Cot Gapu, berjalan tertib.
Dibacakan oleh sang Koordinator Aksi, Ridwan Abdullah Aliansi Masyarakat dan Pemuda menyebutkan, sebagai masyarakat Bireuen pemuda-pemudi Bireuen putra-putri Bireuen menyatakan sikap terkait praktik money politik yang terjadi di Bireuen.
Dengan tegas menyatakan, aksi ini untuk melawan perbuatan keji yang diduga dilakukan di Pilkada Bireuen 2017, oleh paslon nomor urut 6 Saifannur-Muzakkar dan tim pemenangnya,“Bahwa praktik money politik yang dilakukan secara besar-besaran dengan struktur dan strategi yang masif adalah perbuatan melanggar hukum dan harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya,” sebutnya.
“Money Politik,” yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 6 itu, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan sedang dilakukan proses pemeriksaan, namun, “Terhadap proses hukum yang sedang berjalan agar aparat penegak hukum baik Panwaslih, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan nantinya dapat melakukan langkah yang proaktif, cepat, transparan dan bebas dari kepentingan apapun untuk menindak siapapun yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku,” harapnya.
Untuk itu, mereka meminta pemerintah harus turut andil untuk dapat memberikan kepada kami masyarakat Bireuen, sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin sebelum mengakhiri jabatannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban moral kepada masyarakat Bireuen yang dahulu telah mempercayakan kepadanya sebagai Bupati Bireuen
“Kami menginginkan pemimpin yang jujur, amanah, sehat jasmani dan rohani dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum untuk mendapatkan kekuasaannya, karena ketakutan kami, kekuasaan itu hanya akan digunakan untuk kepentingan dirinya, keluarga dan kelompoknya, sehingga haruslah dilakukan segala upaya agar calon pemimpin yang terindikasi melanggar hukum tidak boleh memimpin Kabupaten Bireuen,” katanya lagi.
Maka dari itu izinkan pihaknya menyatakan dan menegaskan, sangat tidak menginginkan pemimpin kotor memimpin kami, kami ingin adanya pemimpin yang bersih dan dapat memimpin kami dengan baik nantinya tanpa indikasi dan pelanggaran apapun.
Dengan ini pernyataan kami diatas, maka kami masyarakat pemuda-pemudi dan putra-putri Bireuen yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bireuen dengan ini menyatakan dan meminta,pertama agar Pemerintah Bireuen bersama-sama mengawal proses penegak hukum yang sedang berjalan.
“Kedua, supaya Pemerintah Bireuen dapat mengusulkan kepada KIP Bireuen untuk tidak menerbitkan keputusan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, sampai dengan proses hukum money politik ini selesai,” pintanya.
Supaya sesegera mungkin oleh Pemerintah Bireuen dan seluruh Perangkat Pemerintahan di Kabupaten Bireuen memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri terkait situasi saat ini di Kabupaten Bireuen.
Dan untuk itu, agar Pemerintah Bireuen dapat menempuh upaya hukum melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena hasil penafsiran yang sangat keliru dilakukan KIP Bireuen dengan langsung dan serta merta memasukan nama Saifannur dan Muzakkar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pungkasnya. (Abdullah Peudada)
