SIDOARJO, beritalima.com | Berbicara tentang pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengatakan, segala sesuatunya harus direncanakan, termasuk mengenai calon pengantin, pemeliharaan kesehatan di saat hamil dan melahirkan, serta ketika memelihara anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan di bawah dua tahun (baduta).
“Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi kita harus merencanakan pernikahan anak-anak kita agar tidak kurang dari usia 21 tahun dan melakukan cek reproduksinya,” lanjut Arzeti di acara Bincang Sore di Jimbaran Wetan, Kabupaten Sidoarjo, pekan lalu.
Ia menjelaskan, jika segala sesuatunya mengenai pernikahan, kelahiran dan pemeliharaan anak-anak dengan direncanakan, hasilnya akan menjadi lebih baik dan menghindari terjadinya stunting atau gizi buruk pada anak.
“Saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini BKKBN untuk menjadikan anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan usianya. BKKBN masuk ke pelosok desa dengan memiliki kader-kader hebat,” tuturnya di acara gelaran BKKBN Jatim ini.
Menurutnya, penurunan angka stunting yang diserahkan programnya kepada BKKBN terjadi dengan cepat. Namun yang pasti, dia menambahkan, masyarakat harus lebih memperhatikan nutrisi, lingkungan, termasuk juga kebersihan.
Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Timur Sofia Hanik mengungkapkan, percepatan penurunan stunting menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Jawa Timur. Pasalnya, angka penderita stunting secara nasional sebanyak 24,5%, dan di Jatim 23,5%, yang artinya dari 4 anak yang dilahirkan ada satu anak yang stunting.
“Ini menjadi persoalan, apalagi cita-cita pemerintah pada tahun 2045 atau 100 Tahun Indonesia Emas, SDM di Indonesia berkualitas dan unggul. Jika tahun ini masih ada yang stunting, maka akan merepotkan,” kata Hanik.
Salah satu cara untuk menekan stunting, lanjut dia di antaranya dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dibentuk oleh BKKBN untuk berada di desa-desa. Tim ini melakukan pendampingan untuk calon pengantin agar menikah di atas 21 tahun, tidak amenia dan lingkar lengan bagian kiri tidak boleh kurang dari 23,5 cm, dan pada ibu melahirkan, serta ibu yang memiliki anak balita dan baduta (bayi di bawah dua tahun).
Kabid KBKK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) Kabupaten Sidoarjo, Rahmat Sastriawan, di acara yang sama menjelaskan, di Kabupaten Sidoarjo angka stunting sudah 14,8%.
“Jadi, upaya-upaya yang dilakukan mulai dari intervensi spesifik dari calon pengantin hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK, yakni bayi usia 24 bulan atau dua tahun. Juga ada Tim Pendamping Keluarga dan kader-kader KB yang tersebar di seluruh desa,” ujarnya.
Selain ada petugas lapangan, Rahmat menambahkan, BKKBN di Kabupaten Sidoarjo juga bekerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk screening calon pengantin dari sisi psikologis dan kesehatan.
Dia menegaskan, TPK ini juga melakukan jemput bola, sehingga jika ada calon pengantin maka tim ini datang. Bahkan, tim dari BKKBN Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menginformasikan tentang persiapan sebelum menikah. (Gan)
Teks Foto: Arzeti Bilbina bersama narsum lain dalam acara Bincang Sore yang digelar BKKBN Jatim di Jimbaran Wetan, Sidoarjo
