JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membina dan mendorong kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan tersebut agar kontribusinya terhadap devisa negara semakin besar.
Soalnya, selama ini kontribusi perusahaan plat merah dari sektor tambang tersebut terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih jauh dari harapan atau sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi badan usaha milik swasta.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Mulyanto di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/2) siang mengatakan, kebijakan penguatan BUMN pertambangan sangat penting dan dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang mau di bahas di DPR RI.
Mulyanto yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara. Karena itulah perlunya dilakukan pembinaan dari Pemerintah dan juga mendorong peran serta kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. “Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini.”
Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara Satu, Kelompok Parlemen Senayan, Jakarta hari sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan kurang baiknya kinerja investasi yang dialokasikan.
Dalam RDP itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan, anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya 194 juta dolar AS atau sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional. Realisasi dari alokasi anggaran itu pun terbilang rendah yaitu hanya 23 persen dari target.
Angkanya masih sangat kecil. Karena itu, Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian kepada BUMN pertambangan ini jika ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional.
“Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” demikian Mulyanto (akhir)
