JAKARTA, beritalima.com— Angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat hingga November 2018 mencapai 37.971 orang yakni SD 5.627 siswa, SMP 9.621 siswa, SMA 5.403 dan yang terparah adalah SMK yang 17.320 siswa.
“Angka itu sudah sampai kepada tingkat sangat mengkhawatirkan, karena beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus kepada pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik, Adri Zulpianto dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Senin (18/2).
Dikatakan Adri, pendidikan seharusnya menjadi program prioritas Pemerintah siapapun presidennya karena didalamnya terdapat nasib keberlanjutan berbangsa dan bernegara.
Tingginya angka putus sekolah terutama untuk pelahar tingkat SLTA di Jawa Barat juga diperparah dengan kebijakan pemerintah provinsi yang menginstruksikan kepada sekolah meminta siswa untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap bulannya.
Kebijakan itudiberlakukan karena minimnya Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dari Pemprov Jawa Barat.
Karena itu, jelas Adri, angka putus sekolah tersebut harusnya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat dari kesejahteraan masyarakat yang minim.
“Jadi, masalah utama meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Barat akibat masih banyaknya masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan di provinsi terpadat penduduknya di tanah air,” kata dia.
Lembaga Kaki Publik mencatat, masih banyak keluarga anak didik yang berada di garis kemiskinan. Provinsi Jawa Barat hanya menerima dana Program Indonesia Pintar yang dibangga-banggakan pemerintahan saat ini hanya untuk 1.912.846 siswa.
Penduduk Jawa Barat 2018 tercatat 48,6 juta jiwa dan 33,16 juta jiwa masuk dalam usia produktif dan sebagian merupakan usia sekolah. Dari penerima program Indonesia Pintar, siswa SD di Jawa Barat mencapai 968.499 siswa, SMP 531.945 siswa, SMA 123.551 siswa dan SMK 297.851 siswa. Jumlah itu jelas jauh dari cukup.
Menurut Kaki Publik, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, bukan membangun infrastruktur di bagian-bagian yang tidak memiliki manfaat langsung untuk keberlangsungan dunia pendidikan dan terutama siswa yang keluarga mereka berada di bawah garis kemiskinan.
Kaki Publik menilai infrastruktur di Jawa Barat sejauh ini tidak merata, lihat saja kabupaten Bekasi yang hanya didatangi pada saat kampanye pilkada.
Di wilayah yang tak jauh dari ibukota Jakarta ini justru tampak sekolah-sekolah yang rusak parah dan itu berakibat kepada terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah. [Akhir]
