SURABAYA, Beritalima.com |
Wakil Ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslachah mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam pada masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid 19 yang kian marak, terlebih pemerintah
memberlakukan kebijakan Social distancing. Rabu (15/4/2020)
Menurut Anik, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid 19. Anik juga mengakui bahwa akibat kebijakan Social distancing hampir semua masyarakat terpuruk.
“Saya tetap mendukung kebijakan pemerintah untuk mentaati protokol Social distancing, meskipun dampaknya luar biasa memprihatinkan. Saat resespun saya tetap menyerap aspirasi masyarakat. Selain ada baksos saya juga memberikan masker dan sanitizer. Saya juga melakukan penyemprotan,”
terang Anik.
Anik menuturkan bahwa disamping melakukan baksos, Anik juga lebih pada pemberian penyuluhan tindakan preventif terkait dengan penanganan Covid19,
“Sidoarjo itu per hari ini pasien yang positif terjangkit Covid 19 sudah 33. Jadi tren kenaikannya yang positif itu cepet. Ya karena Sidoarjo-Surabaya kan daerah perkotaan, maka yang paling penting adalah tindakan preventif supaya bisa memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” sambung Anik.
“Jadi saat ini kita lebih fokus pada penanganan konflik, intinya selain memang tetap memberikan harapan untuk insentif guru ngaji, insentif guru honorer, Jangan sampai ada pemotongan. Jangan sampai telat bayar hak mereka, karena mereka juga mayoritas adalah berdampak. Mereka kan sudah enggak ngajar lagi, sekolah sekolah swasta, guru-guru sekolah swasta karena siswanya ada yang nggak ditarik, ada yang bayar separuh tapi kalau PNS yo tetep bayaran kan. Nah ini harapannya termasuk Bos bagi sekolah-sekolah swasta, harapannya tidak di pending. Apa lagi di kurangi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” harap Anik.
Lebih lanjut Anik mengatakan bahwa ada sekolah swasta itu yang tetap bayari gaji para guru, ada yang nggak, ada yang separuh. Mau nggak mau Kan mereka harus memenuhi kewajibannya sebagai Kepala keluarga.
“Salah satu unsur yang didapatkan dari bos nasional maupun regional dari daerah itu berharap tetap mendapatkan gaji. Karena ini nanti ada jaring pengaman sosial. Ada 6 program ada PKH, yang langsung datanya dari Kemensos setiap bulan sudah dapat 600-an, rata-rata ada yang 800, ada yang Rp1.000.000,- ada yang Rp1.200.000,- per bulan, untuk orang miskin. Ada namanya BPNT bantuan penyaluran non tunai, berupa sembako dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Timur terdapat 3,8 juta orang. Ada juga dari kemendes DD Dana Desa lagi diproses, itu boleh untuk BLT maupun BPNT bantuan non tunai. Jadi boleh berupa uang, boleh berupa sembako itu masing-masing keluarga Rp600.000,-” papar Anik.
“Dana Desa itu dari Pak Halim Iskandar. Ada dana bantuan prakerja Jawa Timur. Ini juga akan dapat, ada juga bantuan dari Pemprov Jatim ada 1,2 dari 2,3 triliun untuk jaring pengaman sosial. Selama 3 bulan itu ada angka 1,2 2T ini nanti dalam bentuk BLT bantuan langsung tunai atau sembako, ini masih di rumuskan. Intinya ada Angka itu secara logika, dengan uang yang begitu banyak kayaknya semua dapat, semua profesi dapat. Karena ada 6 item setiap rumah, setiap KK itu pasti dapat. ini kalau kondisinya kayak gini ya. Saya berharap masyarakat tidak panik, tidak terpuruk, karena baik eksekutif maupun legislatif berupaya membantu meringankan beban masyarakat, ” pungkasnya. (yul)
