JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas mengenai pentingnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama (keynote speech) di Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, Selasa (25/5).
LaNyalla hadir di UBT bersama Fachrul Razi (Ketua Komite I), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Prof Dr Sylviana Murni (Ketua Komite III), serta senator Jialyka Maharani (Sumsel), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Kaltara) dan Rahman Hadi (Sekjen DPD RI).
Di lokasi, LaNyalla bersama rombongan disambut Rektor UBT, Adri Patton secara adat Dayak. Sebelum acara dimulai, rombongan dihibur tarian Dayak seperti tari perang Pepatai yang dibawakan mahasiswa UBT asal wilayah perbatasan Kaltara.
Dalam FGD bertema ‘Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara’ yang digelar terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan itu, LaNyalla memberikan sejumlah masukan.
Bagi LaNyalla, ALKI sangat strategis karena membelah sisi Indonesia Bagian Barat dan Timur untuk pelayaran yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia, dan sebaliknya menuju Samudra Pasifik.
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk Pemprov Kaltara dan Pemkab/Kota di Kaltara. “Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan geostrategi nasional, DPD mendorong peningkatan pertahanan-keamanan ALKI. Potensi ancaman cukup tinggi, baik dari negara tetangga maupun kapal asing non-tradisional,” kata dia.
LaNyalla juga berbicara perubahan paradigma dimana paradigma lama continental-based development harus ditinggalkan. “Gunakan paradigma baru maritime (sea-based development) yang harus dilakukan konsisten dan kontinyu,” papar dia.
Jika kedua hal ini dilakukan serius, Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini optimis pemanfaatan ALKI dapat diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan pembangunan wilayah. (akhir)
