Perwakilan 19 negara dikumpulkan Bakamla RI untuk hadir dalam kegiatan pelatihan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas Personel). Walaupun kegiatan berpusat di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., turut menyaksikan secara daring Pembukaan Kegiatan oleh Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud MD., Senin (4/10/2021).
Bakamla RI yang telah menjadi leading sector dalam Pilar Capacity Building sejak tahun 2008 di forum Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM), kali ini kembali mengumpulkan perwakilan negara-negara anggota HACGAM di dalam pelatihan daring. Kegiatan yang bertajuk “Law of the Sea and Maritime Enforcement Training”, akan berlangsung hingga Jumat (8/10).
Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Walaupun kegiatan dilangsungkan secara daring, tidak mengurangi minat dan antusiasme negara-negara anggota HACGAM dalam mengirimkan perwakilannya sebagai partisipan kegiatan. Kegiatan ini cukup esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya. Khususnya dalam penegakan hukum di laut yang juga senantiasa menyesuaikan dengan trend keamanan laut yang sedang terjadi.
Tidak tanggung-tanggung, pelatihan ini turut menghadirkan narasumber kawakan di bidang Hukum Laut Internasional. Sebut saja Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, S.H., LL.M., Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R., International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.
Perwakilan instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia pun turut berpartisipasi. Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM.
Tak ayal, menanggapi antusiasme peserta, ratusan personel turut bergabung dalam pelatihan daring ini. Diharapkan cita-cita ideal segera terwujud dalam kontribusi pengamanan laut di kawasan.
