JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan dan mengangkat dan Dr M Ridwan Rumasukun sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua.
M Ridwan merupakan Sekda Papua definitif menggantikan Dance Yulian Flasi yang dinonaktifkan Gubernur Papua, Lukas Enembe beberapa bulan lalu. “Untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi di Provinsi Papua, Pemerintah Pusat perlu segera mengangkat dan menetapkan M Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Provinsi Papua,” ungkap Willem yang akrab disapa WFA tersebut kepada Beritalima.com, Sabtu (11/9) malam.
Dikatakan, penyegeraan penetapan itu sangat diperlukan dalam rangka mengawal percepatan pembangunan di Provinsi Papua. “Tidak ada kata lain. Segera tetapkan dan angkat Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Papua. Kami menghimbau dan mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri mempercepat pengangkatan Ridwan,” tegas WFA.
Menurut dia, percepatan pengangkatan dan penetapan Ridwan adalah jawaban konkret dan konstruktif sebagai langkah Pemerintah Pusat dalam menopang dan mengawal pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam gejolak sosial dan politik di masyarakat Papua yang terus berkembang belakangan ini.
Hal ini bisa terpantau dari berbagai isu sosial, ekonomi dan politik yang terus dihembuskan pihak tertentu. “Masyarakat Papua menghendaki pembangunan yang lagi dilaksanakan Presiden Jokowi di provinsi tertimur ini terus berjalan dengan aman, tidak terganggu dengan isu-isu politik yang sengaja disebarkan.”
Wakil Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) ini mengatakan, saat ini masyarakat Papua sudah menanti-nanti penetapan Ridwan sebagai Sekda definitif sehingga mudah dan punya legal standing yang tetap dalam mengusung program pembangunan di Papua.
“Saya meyakini, jika SK dari Presiden tentang pengangkatan Sekda Papua sudah keluar, berbagai elemen masyarakat pasti menerima mengingat kapasitas dan kapabilitas Ridwan sudah tepat menduduki posisi strategis itu,” ujar WFA.
Dari sisi upaya menjaga stabilitas keamanan di propinsi Papua dalam bingkai NKRI, WFA yang juga menjabat Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia – Papua DPD DKI Jakarta ini mengatakan, jabatan Sekda tidak boleh terlalu lama dikosongkan, sebab jabatanitu memiliki nilai strategis dalam mendampingi Gubernur Papua
Jika pemerintah pusat terlalu lama mengosongkan pejabat definitif Sekda Papua, maka sedikit demi sedikit kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat menjadi tergerus. Hal ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan pembangunan daerah.
“Karena itu, untuk menjaga stabilitas nasional di tanah Papua, pemerintah pusat tidak boleh bermain-main dan menganggap sepele persoalan ini,” demikian Willem Frans Ansanay. (akhir)
