BANYUWANGI, beritalima.com – Keluhan warga dan pengusaha lokal sekitar PT Industri Gula Glenmore (IGG) terus mendapat perhatian dari beberapa pihak.
Setelah mendapat perhatian dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banyuwangi Corruption Watch Untuk Transparansi (BCWT) Kabupaten Banyuwangi, Halili Abdul Gani. Kini giliran Sofiandi Susiadi Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Banyuwangi angkat bicara.
Kepada wartawan anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Golkar tersebut mengatakan, mengenai persoalan PT IGG dirinya akan segera mengusulkan untuk dibahas di forum komisi.
“Segera kita bahas di forum komisi,” katanya. Senin, (28/11/2021).
Kata Sofiandi, nantinya dalam forum tersebut khusus membahas persoalan ini. Jika memungkinkan kita juga mengusulkan untuk mengundang hadirkan perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari PT IGG.
“Nanti kita usulkan untuk mengundang hadirkan masyarakat dan perwakilan dari PT IGG,” ujarnya.
Menurut Sofiandi, dalam pertemuan tersebut bertujuan mencari titik temu yang solutif supaya terjaga kondusifitas. Bahkan wakil rakyat dari partai Golkar tersebut berjanji jika memungkinkan akan tinjau lapangan atau kunjungan ke PT IGG.
“Kita juga akan tinjau lapang. Nunggu hasil pembahasan di forum komisi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Halili Abdul Gani mengatakan, PT IGG seharusnya lebih mementingkan warga sekitar perusahaan. Pasalnya perusahaan tersebut dibangun tujuanya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Percuma ada perusahaan besar tapi tak ada manfaatnya buat lingkungan sekitarnya.
“IGG harus memikirkan dan mementingkan warga sekitarnya. Intinya harus bermanfaat bagi warga sekitarnya. Kan percuma ada pabrik besar tapi tidak memberikan dampak positif pada warga yang berdekatan,” ucapnya. Sabtu, (27/11/2021).
Kata Halili, mengutamakan pengusaha dan warga lokal itu hukumnya wajib. Karena warga lokal juga ingin mencari isi perut dari perusahaan. Adanya PT IGG pengusaha dan warga lokal ikut merasakan senang pastinya mereka akan bisa bekerja. Namun jangan setelah perusahaan berjalan lebih mementingkan pengusaha dari luar daerah ini yang kurang tepat.
Apalagi kabarnya PT IGG tidak pernah terbuka soal lelang pekerjaan kepada pengusaha lokal. Dan anehnya lagi masak sekelas PT IGG menyewakan rumah karyawan yang nilainya ratusan ribu untuk tambahan pendapatan perusahaan. Ini semua diluar nalar lah,”ungkap Halili.
Ketua LSM BCWT tersebut juga menuturkan, sebenarnya PT IGG harus bisa memberikan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha atau warga lokal. Sehingga warga sekitar pabrik IGG bisa mendapatkan dampak positifnya.
“Jika seperti ini, percuma saja ada perusahaan besar (IGG) tapi tidak berpihak kepada wong cilik sekitarnya,” tuturnya.
Masih lanjut dia, persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut nasib wong cilik sekitar perusahaan. Ia mengaku akan membawa masalah ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk hearing.
“Kita akan turun lapangan untuk full data terlebih dulu. Kemudian kita akan kirim surat untuk hearing ke DPRD,” pungkasnya. (bi)
