SURABAYA, beritalima.com | Guna mengakselerasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS), Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pokja Bangga Kencana dan Musyawarah Daerah Koalisi Kependudukan dan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Musda KK dan IPADI) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan pada Rabu (7 Juni 2023) ini diikuti kurang lebih 160 peserta dari OPD KB Kabupaten/Kota se-Jatim, Ketua Koalisi Kependudukan Kab/Kota se-Jatim, Koalisi Kependudukan Provinsi Jatim dan IPADI Provinsi Jatim.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim Dra. Maria Ernawati MM menjelaskan pentingnya peran KK dan IPADI. “Koalisi Kependudukan dan IPADI termasuk dalam kelompok kerja Bangga Kencana, karena anggotanya terdiri dari berbagai lintas sektor,” kata Erna.
“Koalisi Kependudukan dan IPADI dapat mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan demi tercapainya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada kondisi ideal yang diinginkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini dilakukan pelantikan Pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Timur dan pengurus IPADI Provinsi Jawa Timur.
Kepada para pengurus yang dilantik, Erna menitipkan pesan agar hasil Musda bisa dilaksanakan guna mencapai akselerasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Dr. Sonny Harry B Harmadi dalam paparan materinya juga berpesan pada para pengurus dalam hal fungsi advokasi dalam menyukseskan program pemerintah khususnya BKKBN.
“Ketua Koalisi Kependudukan Jatim kami harap segera melakukan advokasi ke pemangku kebijakan seperti Gubernur Jatim. Sampaikan bahwa Koalisi Kependudukan Jatim siap membantu percepatan penurunan stunting di Jawa Timur,” kata Sonny.
“Advokasi Koalisi Kependudukan itu penting. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 100% hasil advokasi dari Koalisi Kependudukan Indonesia,” imbuhnya. (Gan)
Teks Foto: BKKBN Jatim gelar Musda Koalisi Kependudukan dan IPADI.
