MADIUN, beritalima.com- Bertempat di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Bupati Madiun mengukuhkan tim kerja bersama Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Janah (IP4T) Partisipatif, Kamis 22 Pebruari 2018.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintarjo, mengatakan, pengukuhan dan pembekalan tim kerja bersama (IP4D) di Kabupaten Madiun merupakan bagian dari rangkaian tahapan implementasi kesepakatan bersama antara Formpimda dengan kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang di tanda tangani pada bulan November Tahun 2017.
“Maksud dan tujuan selenggarakaan pengukuhan dan pembekalan tim kerja bersama (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun, pertama pengukuhan tim kerja bersama IP4T partisipatif, kedua sosialisasi petunjuk pelaksanaan IP4T partisipatif dan menyamakan persepsi dan langkah bersama dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun,” kata Edi Bintarjo.
Sementara itu Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, beberapa waktu yang lalu bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi dan menteri Agraria dan Tata Ruang di Kabupaten Madiun, pihaknya menandatangani kesepakatan bersama tentang Iventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IP4T antara Forkopimda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
“Salah satu implementasi dari pelaksanaan kesepakatan P4T tersebut adalah membentuk tim kerja IP4T – partisipatif di Kabupaten Madiun. Disamping itu, untuk menyamakan persepsi dan langkah dari seluruh komponen yang terlibat, telah tersusun petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IP4T di Kabupaten Madiun,” kata H. Muhtarom.
Menurutnya lagi, dalam mewujudkan inovasi ”One MAP Dimulai Dari Desa”, dilaksanakan melalui guyub rukun, gotong royong memetakan setiap bidang tanah melalui kerja sama bersama dengan pelaksanaan tiga pilar desa. Yaitu Kepala Desa, Sekdes, Babinkamtibmas, dan Babinsa.
“Gotong-royong dalam pembiayaan, dimana pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengadaan citra satelit resolusi sangat tinggi (CSRT), melalui ADD desa melaksanakan penyuluhan ke masyarakat pemilik tanah, pencentakan CSRT untuk desa masing-masing, operasional tiga pilar di lapangan sebesar Rp. 6.500/ bidang, rapat rapat di desa dan ATK serta dari kantor pertanahan untuk IP4T di delapan kelurahan karena tidak mendapatkan ADD, pemberian penghargaan Kepada Desa yang paling besar prosentase dalam
penyelamatan aset tanah pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, kemudian tanah bagi keagamaan, masjid, langgar, gereja, vihara, pura, ketiga tanah sengketa, konflik atau perkara dan tanah yang belum bersertifikat,” paparnya.
Data yang dihasilkan dari kegiatan IP4T partisifatif, lanjutnya, sangat penting dan berguna bagi semua. Seperti data kepemilikan tanah, nilai tanah, tata guna lahan dan terakhir menjadi dasar dalam mewujudkan program nasional tentang kebijakan satu peta (ONE MAP) dan penyusunan data pertanahan di Kabupaten Madiun.
“Keberhasilan kegiatan ini di tunggu oleh pusat maupun daerah lain. Kita patut berbangga walaupun di situ juga ada beban dan tanggung jawab moril yang sangat besar. Namun saya yakin dengan kerja keras dari seluruh tim kerja bersama dan seluruh komponen yang terlibat di lapangan, beban akan terasa ringan dan kita yakin mampu mewujudkan apa yang kita cita-citakan,” tegas H. Muhtarom.
Hadir dalam acara ini diantaranya Wakil Bupati H. Iswanto, Forkopimda, Sekda Tontro Pahlawanto, kepala OPD, kepala BPN, Camat, serta Kades/Lurah se Kabupaten Madiun. (Rohman/Dibyo).
