MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajarannya. Hal tersebut, dikatakannya usai dilantik sebagai Bupati Madiun periode 2018-2023, (24/9) lalu.
Namun menurut Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, hasil evaluasi terhadap OPD pada 100 hari pertama kepemimpinannya, tidak untuk konsumsi publik.
“Jadi begini, untuk 100 hari pertama, kita akan kaji dulu. Program yang baik akan kita lanjutkan, yang kurang baik kita perbaiki. Ini yang mendasar,” kata H. Ahmad Dawami, disela-sela menerima 53 peserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Madiun usai menjalani Pendidikan dan Latihan Karakter Dasar PNS Menuju Birokrasi Pancasila, di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Minggu 4 November 2018, sore.
“Jadi evaluasi tidak perlu hasilnya kita sampaikan ke umum. Jadi (kalau ada yang kurang tepat), kita beri solusi,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Madiun, Jawa Timur, tidak akan mencari kesalahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suka atau tidak suka. Tapi yang akan dilakukan, melakukan evaluasi.
“Kita ingin kontruksi birokrasi yang kokoh. Yang satu komando, satu tujuan. Tujuannya mewujudkan visi misi. Visi misi bisa terwujud ketika semua program kegiatan masuk di rel. Ketika sudah di rel, insya Allah sampai ke tujuan,” kata Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, dengan didampingi istrinya, Penta Lianawati, di Pendopo Muda Graha, 24 September 2018, lalu.
Karena itu, terkait hal tersebut, pertama kali yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap semua OPD.
“Anggaran harus dibagi sesuai kebutuhan. Itu salah satunya. Artinya kalau diimplementasikan ke birokrasi, kita tidak akan melakukan atas dasar senang atau tidak senang. Tapi sesuai kebutuhan. Evaluasi yang kita madsud bukan evaluasi dalam rangka mencari kesalahan (OPD). Tapi memasukkan ke relnya,” pungkasnya. (Dibyo).
Ket.Foto: H. Ahmad Dawami (tengah).
