PROBOLINGGO, beritalima.com – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, memantau langsung penyaluran bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (21/7/2017).
Dalam kesempatan itu Mensos didampingi Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dan anggota Komisi (VIII) DPR RI, H. Hasan Aminuddin, M.Si. Khofifah yang juga Ketua Umum (ketum) Muslimat itu, menyerahkan langsung buku tabungan secara simbolis kepada warga yang mendapatkan program PKH.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyatakan, ucapan terima kasih pada mensos, lantaran menyempatkan memantau langsung program penyalurn bantuan dari pemerintah pusat itu.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu menteri sosial, yang telah menyempatkan dan memantau langsung program penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. penyerahan bantuan nontunai ini, nantinya bisa meminimalisir penyelewengan dan punli (pungutan liar). Karena dengan proses elektronik dapat dikontrol dan diawasi dengan baik,” katanya.
Sementara Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menyatakan bahwa di Jawa Timur, PKH terlaksana sejak tahun 2007. Untuk Kabupaten Probolinggo, jumlah penerima manfaat PKH di tahun 2017 mencapai 50.378 KMP. Dan bantuan sosial PKH tahun 2017 di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 305.584.171.600,-.
Mensos RI Hj. Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bantuan PKH harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak.
“Bantuan PKH harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak. jika dana PKH disalah gunakan untuk selain kebutuhan sekolah, nantinya pemerintah akan memberikan sanksi berupa penarikan kartu dan tidak akan mendapat dana PKH.”
“Dana PKH ini juga diberikan kepada ibu yang hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Hal ini dilakukan agar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan gizi. Ibu-ibu yang memiliki anak sekolah, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan sekolahnya,” pungkasnya. (Puput/aj/)
