JAILOLO, beritalima.com – Rapat curhat atau Coffie morning yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Senin (16/5), berlangsung diruang Banggar Lantai II DPRD Halbar.
Dalam pertemuan tersebut bersifat rahasia. Buktinya, Sekretaris DPRD Chuzaemah Djauhar, mengusir staf Humas Setda Halbar keluar dari ruang rapat, serta para wartawan tidak di berkenan untuk masuk mengambil dokumentasi atau mempublikasikan rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, sejumlah organisasi mahasiswa maupun pemuda juga ikut menyayangkan atas sikap Sekretaris DPRD Halbar Chuzaemah Djauhar. Yang menimbulkan banyak dugaan Coffie morning itu sebagai ruang kompromi.
Ketua GMNI Halbar M. Idhar, sangat menyesalkan hal tersebut. Karena, informasi itu tidak bisa di ketahui oleh masyarakat Halamahera Barat.
“Saya curiga mungkin mereka sedang membicarakan kesepakatan – kesepakatan yang hanya menguntungkan kedua lembaga ini, dan bukan untuk masyarakat,”cetusnya.
Dikatakannya, pertemuan itu sah – sah saja kalaupun untuk kepentingan bersama untuk membahas planing Pemkab Halbar kedepan. Dalam pembangunan yang lebih baik. Akan tetapi, patut diduga pertemuan itu menandai Bupati Danny Missy sudah merasakan tanda – tanda kegagalan dalam program 100 harinya.
“Jadi secara institusi GMNI menegaskan pada anggota DPRD jangan sesekali memberikan kompensasi kepada Bupati terkait dengan program kerjanya sebab notabenenya dipastikan akan gagal.
Tetapi jika tidak dilakukan maka DPRD juga akan berurusan dengan kami. Sehingga siap aksi besar – besaran di Kantor DPRD Halbar,”kecamnya.
Idhar menambahkan, coffei morning diduga merupakan langkah inisiatif Bupati Danny Missy untuk melakukan pendekatan dengan lembaga DPRD. Selain itu, pertemuan harus di publikasikan sebab ini untuk kepentingan masyarakat.
“Ini merupakan satu – satunya jalan pak Bupati mengambil perhatian DPRD, apalagi masyarakat sangat membutuhkan informasi, untuk itu kenapa harus ditutupi, sebagai lembaga legislatif harus bijak dan profesional, padahal mereka yang sering mengkritisi, malah melakukan pertemuan tertutup,”timpalnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua GAMKI Halbar Yohane Bassai, agenda antara Pemkab Halbar dan DPRD juga tidak dapat di akses oleh elemen strategi. Seperti Jurnalist dan pihak OKP yang merupakan patner kritis dalam rangka pembangunan daerah ke depan.
“GAMKI berharap pertemuan Pemkab dan DPRD, bukan untuk kepentingan politik personal anggota DPRD notabenenya untuk mengamankan tender proyek, yang selama ini kita tahun bersama Pemkab telah membatalkan beberapa tender proyek diduga titipan oknum anggota DPRD,”tandasnya.
Chali mnambahkan, Pihaknya berharap pertemuan tersebut untuk membahas kepentingan masyarakat, yang hari ini terbengkalai dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan budaya akibat dari konflik antara dua lembaga negara yakni Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
“Kami berharap lembaga DPRD juga menyikapi program 100 hari Bupati, yang menurut pandangan kami tidak terealisasi atau gagal total,”tukasnya.
Terpisah Kabag Humas Setda Halbar Suparto Lansib kepada beritalima.com menjelaskan, pertemuan tersebut membicarakan beberapa poin yang diantaranya terkait pengelolaan anggaran ADD dan DD yang tidak sesuai prosedur. Bupati sampaikan sesuai dengan arahan presiden bahwa terkait dengan persoalan DD itu diberikan kewenagan kepada Bupati/Walikota dimasing-masing daerah. Maka dengan begitu, Bupati menginstruksikan kepada BPMD dan Inspektorat agar meninjau langsung ke desa, kalau ditemukan pengelolan dana desa tidak sesuai maka langsung ditindak lanjuti dan tidak pilih kasih, juga termasuk Pansel yang telah berkoordinasi dengan Menpan-RB dan akan memberikan nama – nama calon Sekda.
Menurutnya, dari hasil rapat tersebut, DPRD memberikan apresiasi dan respon baik dengan program Bupati, sebab, baru pertama kali Coffie morning antara DPRD dan Pemkab,”pungkasnya. (ssd)
