Jayapura, beritalima.com| – Di tengah pembangunan kesehatan di bumi Papua yang terus bergerak maju, ada satu pertanyaan mendasar jarang diajukan secara terbuka: apakah rumah sakit di Provinsi Papua benar-benar berdaulat dalam menyelamatkan nyawa masyarakatnya sendiri?
Kedaulatan kesehatan tidak hanya berbicara tentang keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, atau gedung pelayanan modern. Kedaulatan kesehatan berarti kemampuan suatu daerah menangani kondisi kritis tanpa ketergantungan permanen pada wilayah lain. Dalam konteks ini, ada satu elemen yang menjadi penentu utama namun sering diabaikan yaitu ketersediaan darah.
Darah bukan sekadar komponen terapi medis. Di Papua, darah adalah simbol kemandirian sistem kesehatan.
Ketika Nyawa Bergantung pada Jarak
Realitas pelayanan kesehatan di Papua berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Jarak antar kabupaten dapat ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari. Transportasi udara menjadi pilihan utama, sementara akses darat tidak selalu tersedia.
Dalam situasi seperti ini, kegawatdaruratan medis tidak mengenal kompromi. Perdarahan persalinan, kecelakaan lalu lintas, anemia berat, maupun operasi darurat membutuhkan transfusi darah segera. Tidak ada ruang bagi penundaan.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Rumah sakit memiliki dokter spesialis kandungan, dokter bedah, dan fasilitas operasi, tetapi tindakan medis tidak dapat dilakukan karena darah tidak tersedia. Pilihan yang tersisa hanya satu: rujukan ke Rumah Sakit yang lebih lengkap fasilitas layanannya. Padahal di Papua, rujukan bukan hanya memindahkan pasien. Rujukan berarti memindahkan risiko, biaya, dan ketidakpastian hidup keluarga pasien.
Ketergantungan Sistemik yang Tidak Disadari
Selama bertahun-tahun, rujukan menjadi mekanisme rutin dalam pelayanan kesehatan. Secara administratif, sistem ini terlihat berjalan baik. Namun secara substantif, rujukan yang terlalu sering menciptakan ketergantungan struktural. Rumah sakit daerah menjadi fasilitas stabilisasi, bukan fasilitas penyelesaian masalah kesehatan.
Akibatnya, dokter spesialis tidak dapat bekerja optimal, ruang operasi menganggur, kepercayaan masyarakat menurun dan sistem kesehatan daerah kehilangan otoritas klinisnya. Ketiadaan pelayanan darah secara tidak langsung menciptakan ketidakberdaulatan pelayanan kesehatan. Daerah seolah selalu bergantung pada kota lain untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.
Darah Infrastruktur yang Tidak Terlihat
Dalam pembangunan kesehatan, perhatian publik sering tertuju pada alat CT-Scan, gedung baru, atau peningkatan tipe rumah sakit. Padahal ada infrastruktur yang jauh lebih mendasar namun tidak tampak secara fisik: sistem pelayanan darah.
Pelayanan darah yang kuat memungkinkan operasi dilakukan di daerah, ibu melahirkan tertangani tanpa risiko rujukan terlambat, pasien trauma diselamatkan pada golden hour serta pelayanan spesialis berjalan penuh. Darah mengaktifkan seluruh ekosistem rumah sakit. Tanpa darah, rumah sakit hanyalah bangunan pelayanan. Dengan darah, rumah sakit menjadi pusat penyelamatan nyawa.
Efisiensi Pemerintah dan Martabat Masyarakat
Di wilayah seperti Papua, setiap rujukan membawa konsekuensi ekonomi besar. Pasien harus bepergian jauh, hampir selalu dengan pendamping keluarga. Sistem pembiayaan melalui BPJS Kesehatan memang menanggung layanan medis pasien, tetapi tidak mencakup biaya pendamping, kebutuhan hidup, maupun dampak sosial keluarga yang ditinggalkan.
Artinya, satu keputusan rujukan sering kali berarti pengeluaran berlapis bagi keluarga dan pemerintah daerah. Ironisnya, banyak rujukan tersebut sebenarnya dapat dicegah jika pelayanan darah tersedia di rumah sakit asal.
Investasi pada sistem transfusi darah bukanlah pemborosan anggaran. Ia justru merupakan strategi efisiensi pemerintah sekaligus perlindungan martabat masyarakat Papua agar tidak selalu harus meninggalkan tanahnya hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar penyelamatan nyawa.
Kedaulatan Kesehatan
Masyarakat papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara bukan sekadar hadir secara administratif, tetapi hadir secara fungsional. Keadilan kesehatan berarti seorang ibu di Pegunungan Papua memiliki peluang hidup yang sama dengan ibu di kota besar. Keadilan kesehatan berarti dokter spesialis di daerah mampu menjalankan kompetensinya tanpa terhambat sistem pendukung yang lemah.
Kedaulatan kesehatan bukan konsep politik. Ia adalah konsep kemanusiaan. Dan dalam konteks pelayanan rumah sakit, kedaulatan itu dimulai dari sesuatu yang sederhana namun menentukan: darah tersedia ketika dibutuhkan.
Mengubah Paradigma Pembangunan Kesehatan Papua
Sudah saatnya pembangunan kesehatan di Papua bergeser dari pendekatan simbolik menuju pendekatan sistemik. Prioritas tidak lagi hanya: membangun gedung, menambah tempat tidur atau menaikkan tipe rumah sakit.
Yang jauh lebih mendesak adalah memastikan setiap rumah sakit strategis memiliki seperti pelayanan transfusi darah aktif, sistem donor sukarela berkelanjutan, jejaring distribusi darah regional serta dukungan kebijakan yang kuat.
Darah adalah Kedaulatan
Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari batas wilayah atau kekuatan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan melindungi kehidupan warganya di mana pun mereka berada. Di Papua, kedaulatan kesehatan memiliki bentuk yang sangat konkret: kantong darah yang tersedia tepat waktu.
Karena pada akhirnya, pemerintah benar-benar hadir bukan ketika rumah sakit berdiri megah, tetapi ketika seorang pasien perdarahan tidak perlu diterbangkan ribuan kilometer hanya untuk bertahan hidup. Darah bukan sekadar terapi medis. Darah adalah infrastruktur kedaulatan kesehatan Papua.
Oleh: Oleh: dr.Raflus Doranggi, M.H, Sekretaris PMI Provinsi Papua.
