Jayapura – Dewan Adat Keerom menggelar Konferensi Ke- V dengan thema Tegakan Hukum Adat Dalam Menjaga Hak Adat dan Potensi Adat Keerom.
Konferensi Dewan Adat Keerom berlangsung selama dua hari dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 1Juni 2020.
“Kemarin tanggal 31 Mei kami membuka Konferensi Dewan Adat Keerom yang Ke – V tahun 2022,” kata Yakonias Wabrar Ketua Dewan Adat Mamta – Tabi, Rabu (1/6/2022) di Arso.
Dikatakan,sesungguhnya Dewan Adat Keerom masih ada 1 tahun lagi kepengurusan. Tetapi didalam statuta Dewan Adat Papua dan itu sudah amanat dalam organisasi Dewan Adat Papua sampai dengan Dewan Adat Daerah bahwa otoritas dari Dewan Adat itu ada di Suku. Jadi apa bila kalo ketua – ketua Suku mengatakan bahwa itu harus konferensi maka konferensi harus terjadi.
“Tanggal 25 April tahun 2022 itu diminta oleh 7 suku yang ada di daerah adat keerom yang tersebar dari Waris, Senggi sampai di Arso 3. Mereka meminta untuk di laksanakanya konferensi. Karena menurut mereka Dewan Adat yang sedang berjalan tidak ada senergisitas dengan mereka dengan baik,” ujarnya.
” Artinya bahwa mereka pemegang otoritas, maka mereka minta untuk konferensi harus di laksanakan,jelasnya.
Kata dia, proses pelaksanaan konferensi selama dua hari mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, ini prosesnya atas permintaan 7Suku. Bukan permintaan atau inisiatif Dewan Adat Keerom atau Dewan Adat Wilayah Tabi ataupun Dewan Adat Papua tapi ini permintaan 7 Suku yang mendiami tanah adat keerom.
Dalam proses ini kami berharap kepada pemerintah, hari ini pemilik rumah ini, pemilik tanah ini tanah keerom dia mengadakan konferensi. Di dalam konferensi ini ada rekomendasi – rekomendasi yang disampaikan dari 18 rekomendasi setelah di baca lalu ditambah 2 rekomendasi jadi ada 20 rekomendasi. Yang diberikan oleh konferensi ini.
Dirinya, berharap harus ada kepastian artinya bahwa apa yang nanti diberikan kepada pemerintah harus tau diri kau hidup di tanah siapa ? Kau hidup di rumah siapa ? Kalo kau hidup di rumah saya apa yang saya suruhkan kau kerjakan.
” Ko (pemerintah,red) tinggal di saya pu rumah jadi apa yang saya suruhkan itu ko kerjakan begitu,” jelasnya.
Dijelaskan, dari 20 rekomendasi yang sudah disiapkan yang nantinya akan diserahkan kepada ketua terpilih. Dan kemudian diserahkan kepada pemerintah.
“Dari rekkmendasi yang nanti diserahkan, tolong di kerjakan karena kau (pemerintah,red) hidup di rumah saya,”tegasnya.
Sementara itu Sekertaris Dewan Adat Keerom yang baru dimisioner Laurens Borotian menyampaikan, sejak awal musyawarah IV Dewan Adat Keerom amanat yang diberikan masyarakat kami akui memang tidak efektif berjalan. Karena cara – cara kepemimpinan di Dewan Adat ini berbeda dengan cara kepemimpinan di organisasi. Cara kepemimpinan organisasi dan adat ini kadang terjadi berbeda pikiran sehingga kenpa harus terjadi seperti ini karena adanya pengertian dilain kubu yang sudah tidak sejalan jadi dasarnya itu.
“Jadi ini jangan kita lihat sebuah masalah tetapi bagimana kita melihat ini sebagai motifasi kedepan untuk memperbaiki. Artinya bahwa semua masyarakat ini harus memilah tetantang kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan adat,”katanya.
Kalo kepemimpinan adat seperti kepala suku itu kan tidak bisa di ganti oleh siapapun dan itu harus turun temurun. Tapi kalo kepemimpinan organisasi itu dipilih secara musyawarah ini yang perlu di bedakan.
Dalam konferensi ini ada tugas – tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama bagaimana kita memperkuat kapasitas adat itu sendiri dan memberikan pencerahan kepada masyarakat adat.
“Untuk kepengurusan kami memang banyak sekali kekurangan. Artinya kita ini berjalan dengan pikiran kita masing – masing tidak merujuk kepada hasil keputusan musyawarah sehingga itu kami akui ada kekurangan yang sangat besar,” katanya.
