JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia berdiri di atas persatuan dan kesatuan seluruh kelompok yang ada di kawasan nusantara. Karena itu, semua aspirasi dan kepentingan golongan dihargai dan diberikan tempat yang sama, bukan karena alasan mayoritas atau minoritas.
Itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan saat menjadi pemateri sosialisasi Empat Pilar dihadapan masyarakat Minahasa Selatan di Golden Charity, pekan lalu.
Dikatakan politisi senior Partai Demokrat tersebut, salah satu bukti Indonesia berdiri di atas persatuan dan kesatuan kelompok itu adalah penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, sehingga menjadi sila pertama Panca Sila seperti yang dikenal sekarang ini.
Sebelumnya, sila pertama itu Panca Sila berbunyi, Ketuhanan Dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. “Perwakilan masyarakat Indonesia Timur keberatan terhadap sila itu karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Nasrani.”
Namun, beruntung aspirasi tersebut didengar anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). “Mereka berembug, dan akhirnya mengubah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Mangindaan.
Proses pengubahan sila pertama itu menurut pesepakbola nasional enampuluhan ini, berlangsung secara singkat, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan.
Semua pihak sadar, perjuangan yang sudah memakan banyak korban, itu didasari keinginan mendirikan bangsa yang berdaulat. Karena itu, dari pada negara Indonesia yang dicita-citakan terpecah belah, mereka pun sadar dan menerima aspirasi masyarakat Indonesia Timur.
“Tidak ada alasan bagi kita mengubah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah final, tidak boleh diganti,” kata kakek beberapa cucu kelahiran Surakarta sebelum kemerdekaan Indonesia ini.
Pada kesempatan tersebut, Mangindaan mengajak masyarakat Minahasa untuk mensukseskan pemilu 17 April 2019. Dengan cara datang ke TPS dan menentukan pilihan.
Setiap individu, kata Mangindaan, berhak menentukan pilihannya sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. “Beda pilihan itu wajar, tidak perlu dipertentangkan. Yang penting, sebagai warga negara kita harus memberikan suara, untuk menentukan pimpinan kita lima tahun mendatang,” demikian EE Mangindaan. (akhir)
