Caption: Pemberian piagam tersebut dari Alpart dan diterima dari perwakilan DPRD Kabupaten Pamekasan. Dan untuk Bupati Pamekasan dinilai telah gagal memimpin Pamekasan, sehingga disebut’ bupati gagal hebat’.
PAMEKASAN, Beritalima.com- Kesekian kalinya Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, marak dengan adanya aksi dari berbagai kalangan organisasi, Aktivis, LSM, hingga Masyarakat.
Kali ini dalam momen bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) membawa hadiah berupa piagam khusus kepada bupati pamekasan Baddrut Tamam.
Pemberian piagam tersebut dari Alpart dan diterima dari perwakilan DPRD Kabupaten Pamekasan. Dan untuk Bupati Pamekasan dinilai telah gagal memimpin Pamekasan, sehingga disebut’ bupati gagal hebat’.
“Pemberian piagam tersebut merupakan salah satu bentuk kekecewaan daripada kami terhadap orang nomor satu di Kabupaten Gerbang Salam ini,” kata Korlap aksi, Basri, Selasa (24/09/2019).
Menurutnya, selama perjalanannya memimpin Pamekasan selama satu tahun ini, Baddrut Tamam dinilai tidak ada kejelasan untuk kemudian berjuang mensejahterakan rakyatnya.
“Lebih-lebih kepada masyarakat (petani) tembakau dan petani garam. Sampai saat ini nasib mereka tidak jelas, Karena harga tembakau anjlok. Begitupun harga garam sangat murah. Dimana letak pembelaan Bupati pada rakyatnya. Karenanya, kami menilai bahwa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam itu adalah bupati yang gagal hebat,” tambahnya Basri kepada beritalima.com.
“Kami menduga ada ketimpangan, baik dalam penentuan Perda, dan indikasi kinerja terkesan mencla-mencle. Kemudian kami menduga pihak pabrikan yang ngawur dalam membeli tembakau Madura khususnya Pamekasan tanpa legalitas yang jelas, hanya melalui kesepakatan oknum yang berkepentingan tanpa memikirkan nasib petani tembakau,” sambung dia.
Sementara menurut salah satu DPRD Kabupaten Pamekasan Harun Suyitno saat menemui massa aksi itu mengatakan, mengenai tembakau pihaknya sedari awal mengikuti proses itu.
“Namun untuk turun kami terkendala. dalam beberapa waktu ini mulai dari pembukaan gudang, baru selesai pemilihan dan baru dibentuknya AKD. Jadi belum bisa serta-merta turun ke lapangan juga,” kata wakil rakyat dari Partai PKS itu.
Namun, setelah massa aksi memaksa agar DPRD yang menemui mereka untuk turun ke gudang-gudang, dan akhirnya para anggota DPRD tersebut mau melakukan hal itu.
Perlu Diketahui bersama, dalam aksi demontrasi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Bupati diantaranya, pertama, Bupati harus minta secara terbuka kepada masyarakat. Dan bupati harus mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai tembakau serta mengundurkan diri jabatannya. Kedua, Bupati serta pejabat yang berwenang (DPR, Disperindag) harus langsung turlap bersama-sama ke gudang-gudang serta mengintruksikan langsung mengenai patokan (kenaikan) harga. Ketiga, Ganti Kadisperindag karena dinilai tidak serius dalam melaksanakan tugas.
Yang keempat, Menyanksi pabrikan yang mendatangkan dan membeli dari luar Madura, khususnya area Pamekasan. Kelima, Pengawasan tembakau harus dipertegas oleh Disperindag. Dan keenam, Pemerintah wajib menaikkan harga garam. (rr).
