Dipanggil Polresta Banyuwangi Soal Dugaan Pelanggaran HAM Program Air Bersih, Kadus Pancer Tidak Hadir

  • Whatsapp

BANYUWANGI, beritalims.com – Fitriyati tidak hadiri panggilan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Banyuwangi, Rabu (17/11/2021). Kadus Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, tersebut dipanggil untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah.

“Iya benar, yang bersangkutan tidak hadir,” ucap Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Banyuwangi, Ipda IGP Wiranata.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, kasus dugaan pelanggaran HAM program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah, ini dilaporkan ke Polresta Banyuwangi, oleh Aliansi Banyuwangi Cekatan (ABC), pada Senin, 25 Oktober 2021. Ada 3 orang yang menjadi terlapor. Yakni, Kadus Pancer, Fitriyati, Kades Sumberagung, Vivin Agustin dan Camat Pesanggaran, Sugiyo Darmawan.

Ketiganya disinyalir telah mengganjal terlaksananya pembuatan sumur bor untuk program air bersih. Padahal, sesuai hasil pemeriksaan BPBD Banyuwangi, air sumur warga dilingkungan Rowo Rejo dan Pulau Merah, Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, tidak layak konsumsi alias kualitas jelek. Air keruh, rasanya asin dan lainnya.

Sementara menurut Juru Bicara ABC, Halili Abdul Ghany, sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), air bersih adalah hak dasar setiap rakyat Indonesia. Sekaligus bagian dari HAM. Namun faktanya, ketiga terlapor dengan sengaja memberi ruang kepada sekelompok masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pelaksanaan program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah.

Padahal, warga pelaku penolakan bukan masyarakat Rowo Rejo atau pun Pulau Merah. Melainkan didominasi masyarakat Lingkungan Pancer.

“UUD 45 itu wajib ditaati dan dijunjung tinggi seluruh masyarakat Indonesia. Amanat UUD 45, air bersih adalah hak dasar setiap rakyat Indonesia. Yang artinya, tidak ada kepentingan apa pun yang bisa melampaui hak dasar, Hak Asasi Manusia,” tegasnya.

Dan yang perlu digaris bawahi, lanjutnya, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada aturan dan Undang-Undang. Termasuk taat dan patuh serta menjalankan amanat UUD 1945. Bahkan ikrar tersebut dibaca pada saat pelaksanaan sumpah janji jabatan.

Namun kenyataanya, ketiga terlapor dengan sengaja memberi ruang kepada pihak yang terang-terangan menabrak konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kasus dugaan pelanggaran HAM program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah ini kami harap bisa menjadi momentum penegakan supremasi hukum di Banyuwangi,” ungkap Halili.

Sebelumnya, Kepada awak media, Kadus Pancer, Fitriyati menyebut bahwa sebagai Kepala Dusun, apa yang dia lakukan semua atas arahan dan perintah pimpinan. Yaitu Kades Sumberagung, Vivin Agustin. (bi)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait