PADANG,beritaLima – Perhelatan pilkada serentak 2018 sebagai titik awal menuju Pilpres 2019 mungkin saja bisa melahirkan gesekan pada level tertentu. Untuk itu, pengamanan dari pihak kepolisian pada Pilkada mendatang terhadap calon Wali Kota dan calon Wakil Walikota Padang, pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang dibeberapa titik lainnya sangat lah penting.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, memang sangatlah perlu pengamanan untuk suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)2018 nanti.
Dari 104 kelurahan, 11 kecamatan dan sebanyak 1600 TPS serta lebih kurang dari 1 juta jumlah penduduk, tentulah perlu pengamanan dari pihak Mapolresta Padang, pola kerja sistem intelijennya, Babinsa di kelurahan dan kecamatan serta personil lainnya di lapangan untuk melakukan pengamanan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam pemilihan nanti.
Lebih lanjut dikatakan, Kapolresta Padang telah mengajukan anggaran pengamanan untuk Pilkada 2018 ke DPRD Padang sebesar Rp 2,8 miliar. Namun, ada mata anggaran yang tidak boleh dianggarkan, kita tidak bisa akomodir yakni penganggaran untuk putaran kedua (tahap dua). Karena nanti akan hanya ada satu putaran saja.
Wahyu menyatakan, untuk usulan anggaran pengamanan Pilkada tersebut menurutnya rendah, melihat banyaknya jumlah TPS.Pengamanan untuk 1600 TPS di 11 kecamatan,di 104 keluruhan, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang serta hampir 1 juta jumlah penduduk di Kota Padang.
“Terlalu baik saya katakan bapak Kapolres dengan usulan anggaran sebesar Rp2,122 miliar itu dengan kegiatan besar nanti, beliau dapat melakukan efisiensi untuk anggaran pengamanan Pilkada 2018, dan kita mengucapkan terimakasih untuk itu,” kata Wahyu.
Lebihlanjut disampaikan, untuk realisasi anggaran sendiri, memang Pemko Padang sudah masukan KUA-PPAS Anggaran APBD 2018( anggaran sementara,red) namun belum dibahas, insha allah kalau tak ada berhalangan, Senin ini akan dilakukan pembahasan, agar segera dilakukan pengesahan APBD 2018. “Untuk anggaran pengamanan Pilkada tersebut tentunya DPRD Padang menyetujuinya, ” ungkap Wahyu.
Sebelumnya Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Komisaris Besar Polisi Chairul Aziz mengatakan, untuk anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Kami telah mengajukan anggaran dua kali setelah direvisi oleh DPRD setelah pembahasan lalu.
Awalnya biaya pengamanan dianganggarkan sebanyak Rp2,8 miliar dan setelah direvisi pihaknya kembali menganggarkan sebanyak Rp2,122 Milyar.”Saat ini anggaran untuk pengamanan tersebut telah kami ajukan ke Kesbangpol dan belum dibahas oleh DPRD,” ujarnya.
“Beberapa hal yang dihapus dalam penganggaran pertama adalah poin penganggaran putaran kedua dan belanja modal. Dengan begitu, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil keputusan DPRD dalam pembahasan anggaran pengamanan Pilkada mendatang.”Yang jelas berapa yang disetujui oleh DPRD, kami akan memaksimalkan anggaran tersebut nantinya,” kata Kapolres
Ia mengatakan, beberapa hal yang akan ia lakukan dalam pengamanan Pilkada mendatang adalah pengamanan terhadap calon Wali Kota dan calon Wakil Walikota Padang, pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang.
“Kami juga akan membuat pos pengamanan Pilkada di Polresta Padang dan akan melibatkan Kejaksaan, Bawaslu, KPU serta beberapa perwakilan partai pengusung.Dan akan melibatkan sebanyak 2/3 jumlah personel yang ada yakni sebanyak 700 orang personil dalam pengamanan nantinya, ” tutupnya.
(rki)
