PADANG — Program Singgah Sahur yang sudah berjalan selama kepemimpinan Walikota Mahyeldi Anshasrullah diakui Ketua DPRD Kota Padang Erisman tidak pernah dibicarakan dengan anggota dewan. Apa lagi, diminta untuk memberikan usulan warga yang akan dikunjungi.
“Semuanya diatur oleh Pemerintah Kota Padang,” ujar Erisman disela usai acara buka bersama di DPRD Kota Padang, Minggu (12/6/2016) di Gedung Bundar Sawahan No 50.
Pada prinsipnya kata Erisman, DPRD Kota Padang mendukung setiap program Pemerintah Kota Padang yang baik buat masyarakat. Apalagi, program Singgah Sahur tersebut bertujuan untuk menyapa warga miskin yang butuh bantuan, dan usai disinggahi rumah mereka dibedah atau direhab.
“Namun kita tidak ingin juga, usulan rumah warga yang akan dikunjungi berasal dari kelompok tertentu. Kalau dapat menampung usulan dari semua pihak, termasuk anggota dewan di DPRD Padang, kan ada dapil setiap anggota dewan,” paparnya.
Ia mengakui pernah diajak walikota dalam kegiatan Singgah Sahur tersebut. Namun tidak pernah diminta memberikan usulan warga yang akan dikunjungi. ” Saya hanya diajak. Namun belakangan saya tidak mau lagi ikut,” ungkap politisi Gerindra itu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim meminta Pemerintah Kota Padang untuk transparan dalam pelaksanaan program Singgah Sahur tersebut, termasuk usulan warga yang akan dikunjungi . Jangan sampai ada imej ini adalah program kebijakan satu partai tertentu saja.
Menurut Helmi, alangkah eloknya, jika anggota dewan diberikan kesempatan memberikan usulan warga yang akan dikunjungi, terutama di daerah pemilihan mereka masing-masing. “Ya, kalau dapat ada usulan juga dari anggota dewan,” harapan Helmi.
(pdm/bim/rki)
