JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendesak pemerintah mencari solusi dan perbaikan permasalahan defisit biaya yang membelit Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Kesehatan.
Soalnya, kata Fahri dalam rapat gabungan Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8), permasalahan ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.
“Harus ada teobosan agar masalah ini dapat diselesaikan.”
Dikatakan wakil rakyat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, DPR memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lima tahun ini terutama terkait defisit dana jaminan sosial atau permasalahan JKN yang dikelola BPJS ini bersifat multifactorial, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik.
Karena itu, Fahri mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam janga waktu yang panjang. “Kami mendesak pemerintah melakukan langkah percepatan perbaikan sistem JKN.”
Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejateraan Rakyat (Korkesra) itu juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta.
Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan yang komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.
“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” demikian Fahri Hamzah. (akhir)
