BONDOWOSO, beritalima.com – Anggaran Pilkades serentak di APBD 2021 mencapai sekitar Rp 11 milliar. Kendati demikian, jumlah itu disebut masih perlu ditambah karena pandemi Covid-19.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Haeriyah Yuliati, yang menjelaskan, berdasarkan surat Mendagri diatur bahwa jumlah hak pilih yang bisa dilayani di satu TPS saat pandemi yakni maksimal 500 pemilih.
Sementara dalam di APBD awal, pihaknya hanya menganggarkan dana 171 TPS sesuai dengan jumlah desa yang menggelar Pilkades.
” Jika itu diterapkan maka harus ada penambahan jumlah TPS yang harus kita fasilitasi,” ungkapnya.
Karena itulah, kata Haeriyah, sudah pasti anggaran Pilkades akan membengkak. Sehingga perlu ada tambahan TPS menjadi 981, dari sebelumnya 171.
” Nah sudah berapa penambahan TPS itu. Kan cukup banyak,” paparnya.
Untuk itu, tambahan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak diperkirakan sekitar Rp. 6 milliar lebih. Sehingga jika ditotal dengan anggaran awal Rp.11 Milyar, maka dibutuhkan Rp.17 Milyar lebih.
” Ini barang tentu akan menjadi kesulitan bagi kita. Karena kalau kita harus menambah anggaran saat ini tidak mungkin karena APBD sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Sementara itu, dari anggaran Dana Desa sendiri hanya bisa intervensi untuk pengadaan protokol kesehatan.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPRD Bondowoso menyebut bahwa anggaran pelaksanaan Pilkades serentak pada APBD 2021 mencapai sekitar Rp 11 milliar lebih.
Jumlah tersebut masih belum mengacu pada Permendagri terbaru terkait pelaksanaan yang harus sesuai dengan protokol kesehatan.
“Di APBD 2021 itu dianggarkan Rp 11 milliar tapi itu belum disesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Ketua Komisi IV, Ady Kriesna usai hearing dengan Perwakilan Kades, Senin (18/1/2021).
Ia melanjutkan manakala memang masih harus disesuaikan dengan protokol kesehatan itu kemungkinan akan bertambah.
“Sehingga kalau mengikuti itu (Permendagri yang baru, red) berarti harus ditambah,” tutur Ketua DPC Golkar Bondowoso itu.
Sementara itu, Mathari, Koordinator Kades di lokasi yang sama mengharapkan agar anggaran pelaksanaan Kades juga ditanggung oleh APBD. Karena, anggaran yang ada di desa sangat minim dan telah banyak juga digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Minta ditanggung oleh APBD Kabupaten,”kata Kades Bukor, Kecamatan Wringin.(*/Rois)
