FERARI dan PERADIN Jatim Diskusikan Tentang Perkara Korupsi

  • Whatsapp

SURABAYA, beritalima.com | Sebuah diskusi menarik digelar bersama oleh dua organisasi advokat (OA), DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Jawa Timur dan DPD Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur, Minggu (7/11/2021).

Diskusi Hukum di Hotel Great Diponegoro 215 Surabaya ini menghadirkan pembicara tunggal DR Lufsiana SH MH dengan Topik “Politik Hukum Penjatuhan Pidana Mati Pada Perkara Tipikor”. Tidak kurang dari 70 advokat, baik dari Ferari Jawa Timur maupun dari Peradin Jawa Timur, hadir di acara ini.

Dalam diskusi ini Lufsiana mengatakan, hukuman mati sebenarnya sudah diatur dalam UU Tipikor, tapi pemerintah tahu itu dan sudah membentengi agar sanksi terberat itu tidak sampai dialami oleh mereka.

Lufsiana menyebut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 menjadi pembuka celah korupsi tersebut.

Calon Hakim Tinggi AdHoq Pengadilan Tinggi Surabaya itu mengatakan, dengan adanya PERPPU yang telah dijadikan Undang-Undang itu para pelaku korupsi aman, tidak bisa dipidana, apalagi hukuman mati.

Diungkapkan, sebagaimana temuan KPK dan PPATK, rekening para pejabat negara ini di era pandemi Covid-19 semakin ‘bengkak’ alias gemuk. “Dengan dalih itikat baik, mereka leluasa menggunakan uang negara tanpa khawatir tersentuh sanksi perdata, pidana maupun PTUN,” tandasnya.

Padahal, lanjut Lufsiana, anggaran APBN untuk penanganan Covid-19 selama 2020 nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Imbas ketentuan itu, semua lini pemangku kebijakan termasuk gubernur, bupati/walikota, camat, kades/lurah, kepala rumah sakit dan yang lain berlindung di balik ‘itikat baik’ saat menggunakan dana besar tersebut.

Menurutnya, dalil itikat baik saat mengeluarkan anggaran itu harus diuji oleh lembaga peradilan. UU juga harus melewati tahapan sosialiasi untuk memenuhi azas demokrasi. Tapi kali ini, kata dia, semuanya diterabas oleh pemerintah.

Karena itu, kata Lufsiana, sangat tidak mungkin terjadi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tipikor selama Pasal 27 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tidak dibatalkan. Apalagi fakta di persidangan tipikor jarang sekali jaksa menuntut hukuman mati, sehingga hakim tidak mungkin memberikan vonis yang diharapkan masyarakat banyak tersebut.

Tentang penjatuhan pidana mati sendiri, para advokat yang hadir dalam diskusi tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak. “Saya pribadi tidak setuju penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tipikor. Menurut saya, penjara seumur hidup bagi mereka, efek jeranya lebih berat,” ujar Ketua DPD FERARI Jatim, Didik Prasetya SH MH.

Didik mengatakan, kegiatan yang digelar DPD FERARI Jatim bersama DPD PERADIN Jatim merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HUT FERARI ke-4 pada 10 November 2021 nanti. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menambah kasanah keilmuan anggota DPD FERARI Jatim dan anggota DPD PERADIN Jatim.

“Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kami yang hadir, dan kerjasama seperti ini kedepan akan terus kami teruskan untuk kebutuhan profesi,” kata Didik.

Sementara itu Ketua DPD PERADIN Jatim, Sumardi SH MH, menambahkan, event bersama ini merupakan tahap awal yang akan berlanjut di masa mendatang. “Diskusi Hukum ini merupakan kegiatan pemanasan sejak era pandemi, yang tujuannya untuk meningkatkan marwah organisasi dan menyolidkan keanggotaan,” kata Sumardi.

Lebih dari itu, Sumardi mengatakan, kegiatan yang digelar DPD FERARI Jatim bersama DPD PERADIN Jatim ini juga untuk membuktikan bahwa antar OA bisa bersatu, bersinergi, tidak harus selalu bersaing.

“Ini bukti bahwa kami bisa menggelar event bersama untuk menambah wawasan keilmuan para anggota organisasi masing-masing, dan kedepan kerjasama seperti ini akan terus kita lakukan dengan topik dan pemateri bidang hukum lainnya,” tambah dia yang sebagai Ketua Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wilayah (Korwil) Jawa Timur ini. (Gan)

Teks Foto: DPD FERARI Jatim dan DPD PERADIN Jatim usai Diskusi Hukum tentang Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tipikor di Hotel Great Diponegoro, Surabaya, Minggu (7/11/2021).

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait