KEPULAUN SULA,beritalima,com -Gabungan massa aksi dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Komite Independen Pemuda Sula (KIPS) Kabupaten Kepulauan Sula(Malut) menggelar aksi dengan mengunakan satu buah mobil openkap dan enam buah salon sistem demo depan sekretariat panwas kabupaten,Rabu 26/10/2017.
Menurut Ketua HPMS Ikram Fataruba, Ketua KNPI Rifai Haitami dan Ketua KIPS M.Nasir Sangaji bergantian orasi. memprotes beberapa anggota Panwascam yang diluluskan tidak sesuai domisili.
Kemudian nama-nama yang lolos anggota Panwascam kecamatan ternyata masih ada hubungan kekeluargaan. yakni Suryadi Upara, warga Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah, diluluskan menggunakan alamat Desa Falahu Kecamatan Sanana, Muhamad Duwila, asal desa wainib kecamatan sulabesi selatan, bekerja sebagai kaur admistrasi desa, dilusluskan. Padahal yang bersangkutan baru mengundurkan diri dari kaur admistrasi setelah pelantikan panwascam.
Rasid Fokaaya, warga desa wailoba Kecamatan Mangoleh Tengah, diluluskan dengan alamat desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara. Padahal yang bersangkutan merubah KTP tanggal 29 September 2017 bertepatan dengan tes berjalan. Safiudin Duwila, Kasi pemerintahan desa mangega kecamatan sanana utara diluluskan tanoa persetujuan pengunduran diri dari Kepala Desa.
Eko Masrabin pernah bermasalah, diduga menggelapkan anggaran PPS dan diproses di lolres kepulaun sula. yang bersangkutan diketahui menjadi pengurus partai perindo, tapi diluluskan. Nursa Kasim yang berdomisili di Kecamatan Sanana, dilusluskan di Kecamatan Sanana Utara.
Rusli Fatmona, bukan warga kecamatan sula besi barat diluluskan. Dan juga lebih fatal, Said Buamona yang secara terang-terangan menjadi pengurus partai PSI diluluskan, padahal yang bersangkutan pernah digugurkan saat mengikuti tes panwas kabupaten beberapa waktu lalu karena diketahui pengurus partai,malah ia diluluskan menjadi anggota Panwascam.
Massa aksi mendesak Panwas memecat sejumlah anggota Panwascam bermasalah, Hamza Umasangaji meminta diberikan waktu sampai ketua panwas kembali ke kabuaten,sebab beliau tidak bisa mengambil keputusan.
Apabila waktu yang diberikan tidak ditindaklanjuti, mereka berjanji akan memboikot kantor panwas kabupaten kepulaun sula.”ungkap massa aksi.(dino)
