DEPOK,beritalima.com
Kegiatan Reses dengan menemui masyarakat anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Fraksi Moh Hafid Nasir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat di masing-masing dapil yang telah di kelompokan menjadi beberapa bahan untuk di bahas di masing-masing komisi.
“Pada kegiatan Reses DPRD Depok bulan Januari 2022 ini, seluruh anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah
mengadakan kegiatan temu masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan reses dilakukan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD,” kata moh Hafid Nasir.
Disampaikan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan segera di bahas di masing-masing komisi yang membidangi, seperti
Komisi A : Pemerintahan
Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
Komisi C : Bidang Pembangunan
Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
“sebagai contoh untuk di komisi A mengenai bantuan subsidi biaya balik nama sertifikat tanah bagi warga miskin (bukan hanya
bantuan biaya peningkatan status tanah girik ke sertifikat), penerapan di lapangan terkait biaya pemakaman yang masih memberatkan bagi warga miskin, penertiban pedagang yang menutupi jalan di area perumahan, pendidikan karakter pemuda dan
organisasi karang taruna, penyuluhan bahaya narkoba dan lain-lain,” jelasnya,Sabtu (12/02/2022)
Ditambahkan bahwa Terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di Masa Reses itu,
maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi sebagai berikut :
Kasus positif covid varian omicron yang masih tinggi di Depok perlu terus dipantau dan diantisipasi kebutuhan pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah. Kebijakan Prokes hendaknya
diterapkan secara maksimal. Dan langkah-langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, hendaknya terus dikawal oleh Pemkot bekerjasama
dengan berbagai elemen Swasta, Masyarakat, dan Media.
Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan
perhatian warga Depok.
Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ) dan Juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis
Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.
Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan
perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan
sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya.
Terkait kegiatan Musrenbang, hendaknya Bappeda mensosialisasikan data
terkini seputar kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan warga, serta
panduan penyusunan usulan program kegiatan dari masyarakat, agar usulan kegiatan dari masyarakat tidak dominan berupa pembangunan infrastruktur jalan
lingkungan dan sejenisnya saja, melainkan lebih variatif dan sesuai arahan dan skala prioritas berbasis data terkini dari Bappeda.(Yopi)
